Yerusalem (Al-Quds), Wilayah Palestina yang diduduki (Xinhua/Indonesia Window) – Polisi Israel pada Senin (19/10) menangkap 10 tersangka dalam penyelidikan atas insiden kekerasan yang melibatkan warga negara asing di Tepi Barat selama akhir pekan, termasuk serangan terpisah yang menargetkan seorang fotografer The Washington Post dan delegasi diplomatik Eropa.

Langkah yang jarang terjadi ini dilakukan menyusul meningkatnya kekhawatiran masyarakat internasional atas serangan pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

Menjelang pemilihan umum nasional yang dijadwalkan berlangsung pekan depan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini dihadapkan pada tuntutan internasional yang semakin kuat agar dia bertanggung jawab, sembari mengelola ketergantungan politik yang ketat di dalam negeri.

Serangan terhadap diplomat picu tekanan

Para diplomat Eropa berada di wilayah tersebut untuk menilai situasi di Tepi Barat di tengah meningkatnya serangan pemukim Israel terhadap warga Palestina yang berupaya membawa hasil panen zaitun mereka, menurut laporan media.

Meski polisi belum mengidentifikasi para tersangka, media lokal menyebut mereka pemukim Israel.

Kantor Netanyahu menanggapi insiden tersebut dengan menyatakan bahwa kunjungan para diplomat tidak dikoordinasikan dengan militer Israel dan mempertanyakan bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Uni Eropa mengecam serangan itu, menyerukan akuntabilitas, serta mendesak penghentian perluasan permukiman.

Seorang pejabat Israel yang memahami hubungan Israel-Uni Eropa mengatakan kepada situs berita Israel Ynet bahwa reaksi Brussel sebagian tertahan karena pemilihan umum Israel yang akan segera berlangsung, sebab Uni Eropa berupaya menghindari tuduhan campur tangan.

Penangkapan pada Senin menandai langkah yang jarang terjadi. Namun, para pengkritik mempertanyakan apakah tindakan tersebut hanya merupakan langkah sementara yang diambil akibat tekanan diplomatik.

Dilema elektoral Netanyahu

Pertimbangan politik tetap menjadi faktor utama dalam pendekatan pemerintah Israel. Koalisi Netanyahu yang berkuasa sangat bergantung pada mitra-mitra sayap kanan ekstrem, termasuk Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang sama-sama merupakan pendukung kuat perluasan permukiman.

Netanyahu pun menghadapi dilema politik yang pelik. Di satu sisi, dia berupaya agar pemilih sayap kanan, yang mendukung kebijakan perluasan permukiman di Tepi Barat, tidak merasa tersisih. Di sisi lain, kegagalan menangani serangan terhadap warga negara asing berisiko menjauhkan dukungan sekutu-sekutu Barat.

Ketegangan politik juga mencuat di dalam negeri. Ben-Gvir mengeklaim bahwa Netanyahu telah meyakinkan pemerintah-pemerintah Eropa untuk tidak melibatkannya dalam koalisi berikutnya.

Terlepas dari benar atau tidaknya klaim tersebut, hal ini menyoroti gesekan di dalam koalisi. Dengan hasil jajak pendapat yang menunjukkan persaingan ketat untuk meraih mayoritas 61 kursi di parlemen, mempertahankan Likud sebagai blok terbesar akan menjadi langkah awal Netanyahu dalam setiap kesepakatan pascapemilu.

Penangkapan itu terjadi ketika sekutu-sekutu Barat meningkatkan tekanan diplomatik dan ekonomi terhadap Israel.

Koalisi yang terdiri atas 12 negara baru-baru ini mengumumkan pembatasan perdagangan terkoordinasi yang menyasar permukiman Israel di Tepi Barat. Inggris memberlakukan larangan impor resmi terhadap barang-barang yang berasal dari permukiman tersebut, sedangkan Belanda menerapkan larangan perdagangan atas produk-produk permukiman.

Langkah-langkah tersebut menandai pergeseran dari retorika simbolis menuju pembatasan perdagangan yang mengikat. Meski demikian, masih terdapat pertanyaan mengenai sejauh mana langkah-langkah itu dapat memberikan tekanan yang berarti terhadap Israel.

Dalam surat peringatan bersama, 61 ekonom Israel, termasuk mantan gubernur bank sentral dan direktur kementerian keuangan, memperingatkan bahwa kekerasan yang tidak terkendali dan perluasan permukiman menimbulkan risiko ekonomi serius bagi Israel. Mereka memperingatkan bahwa situasi tersebut dapat memicu pembatasan yang lebih luas serta penarikan investasi perusahaan dari sektor perbankan dan teknologi Israel.

Senada dengan itu, para pakar dari Institut Demokrasi Israel memperingatkan bahwa kekerasan pemukim yang tidak ditangani merusak posisi Israel di dunia internasional. Mereka menyoroti meningkatnya gesekan dalam pengadaan pertahanan, pasar ekspor, dan pertukaran akademik.

Menurut data survei institut tersebut, hampir dua pertiga warga Israel keturunan Yahudi, termasuk mayoritas pemilih sayap kanan, sepakat bahwa kekerasan terhadap warga Palestina merusak legitimasi Israel di dunia internasional. 

Laporan: Redaksi