Aplikasi E-Ormas merupakan proses pendaftaran dan penomoran Surat Keterangan Terdaftar (SKT) majelis taklim yang dilakukan secara terstandar dan terintegrasi dari pusat hingga daerah.

Jakarta (Indonesia Window) – Kementerian Agama (Kemenag) RI mendata ulang majelis taklim di Indonesia melalui aplikasi E-Ormas, yang terintegrasi dengan sistem digital Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Hal tersebut disampaikan Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad saat memberi sambutan pada Pengelolaan Data Majelis Taklim Berbasis Digital untuk Penguatan Layanan Keagamaan, di Jakarta, Jumat (19/12).

Abu Rokhmad, mengatakan, kehadiran negara dalam pembinaan umat tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, ungkap Kementerian Agama RI dalam situs jejaringnya yang dikutip Indonesia Window pada Ahad (21/12).

Menurutnya, majelis taklim, masjid, mushala, dan berbagai komunitas keagamaan merupakan garda terdepan pembinaan umat di tingkat akar rumput.

“Kalau hanya mengandalkan penyuluh agama yang jumlahnya sekitar 28 ribu orang, tentu tidak sebanding dengan besarnya jumlah umat Islam di Indonesia. Karena itu, majelis taklim menjadi kekuatan sosial-keagamaan yang sangat membantu tugas negara,” ujar Abu Rokhmad.

Ia juga menekankan pentingnya pendekatan jemput bola dalam pendataan. Jajaran Kemenag di daerah diminta tidak menunggu lembaga keagamaan mendaftarkan diri, melainkan aktif mendatangi masjid, mushala, dan majelis taklim yang belum terdata untuk difasilitasi proses pendataannya.

“Jangan menunggu. Datangi masjid dan mushala yang belum terdaftar, permudah prosesnya. Negara harus hadir,” tegasnya.

Abu menilai, data sekitar 130 ribu majelis taklim yang tercatat saat ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Pasalnya, hampir setiap RT (rukun tetangga) memiliki satu hingga dua majelis taklim sehingga pendataan nasional perlu terus dimutakhirkan dan diperluas.

Ia menambahkan, pendataan digital bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian dari ikhtiar agar kebijakan, fasilitasi, dan dukungan negara tepat sasaran.

“Dengan data yang kuat, negara bisa hadir lebih adil dan proporsional,” ujarnya.

Abu berharap, melalui penguatan sistem digital ini, pada 2026 Kemenag telah memiliki data nasional majelis taklim yang lebih valid, tidak hanya memuat informasi kelembagaan, tetapi juga memotret unit-unit layanan keagamaan yang berkembang di masyarakat.

“Penguatan pendataan ini adalah bagian dari komitmen Kemenag untuk merawat harmoni, memperkuat moderasi, dan memastikan pembinaan umat berjalan seiring dengan dinamika sosial dan perkembangan teknologi,” tandasnya.

Sementara itu, Plt. Direktur Penerangan Agama Islam, Kemenag, Ahmad Zayadi, menjelaskan, digitalisasi pendataan tersebut diwujudkan melalui pengembangan aplikasi E-Ormas yang terhubung dengan SIMPENAIS (Sistem Informasi Manajemen Pendataan Lembaga Keagamaan Islam) sebagai solusi nasional pendataan, verifikasi, dan pembinaan lembaga keagamaan Islam.

“Melalui E-Ormas dan SIMPENAIS, proses pendaftaran dan penomoran Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Majelis Taklim dilakukan secara terstandar dan terintegrasi dari pusat hingga daerah,” jelas Zayadi.

Ia menambahkan, sistem ini memastikan alur verifikasi yang jelas dengan melibatkan Kantor Kemenag kabupaten/kota dan KUA (Kantor Urusan Agama), sehingga data yang masuk benar-benar terjaga kualitas dan akurasinya.

Ke depan, lanjut Zayadi, aplikasi tersebut akan terus dikembangkan untuk mencakup pendataan ormas Islam, LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an), lembaga dakwah, seni Islam, sosial keagamaan, hingga modul layanan permohonan bantuan.

“E-Ormas tidak hanya menjadi alat pendataan, tetapi juga sarana integrasi layanan keagamaan,” ujarnya.

Menurutnya, digitalisasi bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan umat. Karena itu, penguatan kapasitas operator melalui bimbingan teknis menjadi bagian penting agar sistem tersebut dimanfaatkan secara optimal di daerah.

Zayadi berharap, pemanfaatan E-Ormas dan SIMPENAIS dapat membangun ekosistem data keagamaan yang kuat, kolaboratif, dan berkelanjutan, sehingga majelis taklim semakin berdaya, terlayani, dan berkontribusi nyata bagi kehidupan keagamaan masyarakat.

Laporan: Redaksi