Jakarta (Indonesia Window) – Bank Indonesia (BI) dan Bank of Korea (BoK) menyepakati kerja sama di area kebanksentralan guna memperkuat hubungan bilateral kedua bank sentral.

Kesepakatan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Gubernur Bank of Korea Lee Juyeol secara counterpart pada Rabu (16/2).

“Nota Kesepahaman ditujukan untuk memberikan kerangka kerja sama yang lebih terstruktur dan sistematis serta memfasilitasi kolaborasi kedua bank sentral di area kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan settlement, serta area kebanksentralan lainnya,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Secara khusus, lanjut Erwin, upaya kerja sama dalam bidang sistem pembayaran dan settlement mencakup pembayaran lintas batas, pembayaran digital, dan area lain yang berkaitan dengan peningkatan dan inovasi pembayaran serta infrastruktur pasar.

Kesepakatan tersebut memungkinkan kedua bank sentral untuk berkolaborasi lebih aktif dalam berbagai kegiatan kerja sama melalui dialog kebijakan, diskusi teknis, pengembangan kapasitas, penelitian bersama, serta bentuk kerja sama lainnya.

Kerja sama tersebut juga memungkinkan kolaborasi dan tukar pikiran kedua bank sentral dalam menjawab berbagai tantangan di masa depan, sekaligus memayungi berbagai inovasi bersama yang semakin beragam.

Gubernur Bank Indonesia menekankan bahwa penandatanganan MoU itu menjadi tonggak penting kerja sama kedua bank sentral yang semakin baik dan erat.

Selain itu, perluasan mitra kerja sama internasional juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas bagi BI secara internasional.

Sejalan dengan semangat Presidensi G20 Indonesia pada 2022, Bank Indonesia terus berupaya menginisiasi, memperkuat dan memperluas kerja sama dengan berbagai mitra strategis internasional.

Berbagai kerja sama tersebut diharapkan semakin memperkuat kontribusi Bank Indonesia dalam perekonomian nasional, selain sebagai upaya untuk menyukseskan agenda prioritas jalur keuangan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022.

Laporan: Redaksi