Faksi-faksi Palestina, termasuk Hamas dan Fatah, mengumumkan kesepakatan untuk membentuk sebuah badan teknokrat independen bersifat sementara yang akan mengelola Jalur Gaza pascakonflik.

Kairo, Mesir (Xinhua/Indonesia Window) – Faksi-faksi Palestina, termasuk Hamas dan Fatah, pada Jumat (24/10) mengumumkan kesepakatan untuk membentuk sebuah badan teknokrat independen bersifat sementara yang akan mengelola Jalur Gaza pascakonflik.

Komite baru tersebut, yang akan terdiri dari tokoh-tokoh nonpartisan dari Gaza, diberi mandat untuk mengelola urusan sehari-hari dan menyediakan layanan esensial, papar faksi-faksi itu dalam sebuah pernyataan bersama usai menggelar pembicaraan selama dua hari yang dimediasi oleh Mesir di Kairo.

Faksi-faksi tersebut menegaskan bahwa badan ini akan beroperasi dalam kerangka kerja akuntabilitas nasional, seraya menyerukan dibentuknya sebuah komite internasional khusus untuk mengawasi pendanaan dan pelaksanaan upaya rekonstruksi komprehensif di Jalur Gaza.

Faksi-faksi tersebut menuntut implementasi penuh kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi sebelumnya pada bulan ini antara Hamas dan Israel; menyerukan penarikan penuh pasukan Israel; pencabutan blokade tanpa syarat; pembukaan semua perlintasan, termasuk perlintasan perbatasan Rafah yang krusial; serta penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa hambatan.

Kelompok-kelompok Palestina menyerukan agar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi untuk mengamanatkan pasukan internasional sementara yang telah diusulkan agar memantau implementasi gencatan senjata, sehingga misi tersebut memiliki kerangka hukum yang jelas.

Mereka juga menekankan bahwa isu terkait warga Palestina yang ditahan di penjara Israel akan tetap menjadi prioritas hingga kebebasan mereka terjamin.

Selain itu, faksi-faksi tersebut menegaskan komitmen mereka untuk melanjutkan dialog nasional yang lebih luas guna menyatukan upaya politik mereka, serta bertekad untuk bekerja mewujudkan reaktivasi Organisasi Pembebasan Palestina (Palestine Liberation Organization/PLO) agar dapat mewakili seluruh komponen rakyat Palestina.

Kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel, yang dimediasi oleh Mesir, Qatar, Turkiye, dan Amerika Serikat, mulai berlaku pada 10 Oktober. Fase pertamanya mencakup pertukaran para sandera dan tahanan, masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, serta penarikan sebagian pasukan Israel.

Meski kesepakatan telah berlaku, baik Israel maupun Hamas saling menuduh satu sama lain melakukan pelanggaran gencatan senjata.

Laporan: Redaksi