Mayoritas masyarakat di Afghanistan pascaperang menghadapi kesulitan ekonomi ekstrem, terutama akibat sanksi-sanksi yang dijatuhkan AS, tingkat pengangguran yang tinggi, dan kemiskinan.

Kabul, Afghanistan (Xinhua/Indonesia Window) – Mengelola sebuah toko kecil di pasar berdebu yang baru dibangun demi mencari nafkah, Mohammad Reza (35) mengeluh bahwa sanksi Amerika Serikat (AS), kemiskinan, dan kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus berlanjut telah mengakibatkan daya beli menyusut serta membuat dia dan keluarganya kekurangan uang menjelang Ramadan.

Bulan suci Ramadan telah tiba, dan masyarakat Afghanistan, seperti umat Muslim di seluruh dunia, mulai membeli kebutuhan pokok, termasuk manisan, kurma, selai, dan bahan makanan lainnya untuk menyambut bulan puasa.

Selama bulan Ramadan, yang berlangsung selama 29 atau 30 hari dalam kalender lunar dan bergantung pada penampakan Bulan, umat Muslim yang taat menjalankan ibadah puasa dan tidak makan atau minum sejak fajar hingga senja. Di Afghanistan, Ramadan dimulai pada Rabu (18/2) atau Kamis (19/2).

"Terus terang, saya menghadapi masalah ekonomi ekstrem. Berbeda dengan negara-negara Muslim lainnya, harga bahan makanan dan barang-barang kebutuhan pokok naik saat Ramadan di sini," kata Reza kepada Xinhua.

Reza, tulang punggung bagi keluarganya yang beranggotakan lima orang, juga menyatakan bahwa masyarakat biasa tidak mampu membeli apa yang mereka butuhkan untuk menyambut Ramadan, karena harganya berada di luar jangkauan mereka.

"Harga semua barang, termasuk minyak goreng dan beras, telah naik," ujar Reza. Lebih lanjut dia menuturkan bahwa tiga bulan lalu, satu karung beras seberat 21 kilogram dibanderol seharga 2.900 afghani atau sekitar 46 dolar AS hingga 3.000 afghani, tetapi saat ini harganya mencapai 4.000-4.500 afghani.

*1 afghani = 269 rupiah

**1 dolar AS = 16.844 rupiah

Mayoritas masyarakat di Afghanistan pascaperang menghadapi kesulitan ekonomi ekstrem, terutama akibat sanksi-sanksi yang dijatuhkan AS, tingkat pengangguran yang tinggi, dan kemiskinan, menurut banyak warga Afghanistan.

Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sekitar 17,4 juta orang, atau lebih dari sepertiga populasi negara itu pascaperang, berpotensi mengalami kerawanan pangan parah pada 2026, yang mengindikasikan level krisis kerawanan pangan di Afghanistan.

Menyalahkan sanksi AS yang dilaporkan sebagai penyebab utama kemiskinan dan masalah ekonomi di negaranya yang dilanda perang, Reza mengatakan sanksi tersebut telah menghancurkan perekonomian negara itu. "Jika tidak ada sanksi, ekonomi kami mungkin sudah membaik."

Warga Kabul lainnya, Safiullah Rahimi, juga mengecam sanksi AS dan dampaknya terhadap harga kebutuhan pokok di Afghanistan.

"Sanksi Amerika telah merusak pasar tenaga kerja dan pada akhirnya melemahkan pendapatan kami, bahkan memengaruhi harga kacang polong di pasar," ujar Rahimi.

Laporan: Redaksi