Ferdy Sambo divonis mati dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua

Ferdy Sambo, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri divonis hukuman pidana mati dalam kasus pembunuhan berencana terhadap eks ajudannya, Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (13/2/2023). (Kompas TV/YouTube/tangkapan layar)
Ferdy Sambo divonis mati setelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagai mana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama.
Jakarta (Indonesia Window) – Ferdy Sambo, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri divonis hukuman pidana mati dalam kasus pembunuhan berencana terhadap mantan ajudannya, Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin.Dalam pembacaan keputusan vonis hukuman pidana mati terhadap Ferdy Sambo itu, hakim ketua Wahyu Iman Santoso memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan dan barang bukti yang tetap terlampir dalam berkas dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.“Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdy Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagai mana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati,” kata hakim ketua saat membacakan vonis atas Ferdy Sambo.Vonis Ferdy Sambo itu lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Sebelumnya dalam sidang tuntutan, JPU menuntut Ferdy Sambo penjara seumur hidup.Hakim ketua juga menyatakan bahwa biaya perkara akan dibebani kepada terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.Hakim ketua juga menyampaikan, para pihak termasuk penuntut umum, penasihat hukum maupun terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum.Laporan: RedaksiBagikan
Komentar
Berita Terkait

Presiden RI minta PBB pastikan akses obat dan vaksin seluruh dunia
Indonesia
•
15 Nov 2020

Indonesia targetkan 20.000 desa terlibat dalam Program Kampung Iklim
Indonesia
•
18 Jun 2021

Wapres tekankan tiga kunci penguatan kerja sama Indonesia-Fujian
Indonesia
•
17 Sep 2023

Perjalanan penumpang Kereta Cepat Whoosh capai 2 juta
Indonesia
•
04 Mar 2024
Berita Terbaru

Fokus Berita – Lembaga konservasi minta dilibatkan dalam pembuatan peraturan oleh pemerintah
Indonesia
•
30 Jan 2026

Feature - Napas budaya Mahasiswa Indonesia di Singapura
Indonesia
•
27 Jan 2026

Kajian ilmiah – Dr. Syafiq Riza Basalamah bedah urgensi akhlak dan kekuatan doa di CONNECT 2026
Indonesia
•
26 Jan 2026

Tantangan zaman makin kompleks, CONNECT 2026 hadirkan 'event' dakwah perspektif global
Indonesia
•
24 Jan 2026
