
Gedung Putih usulkan belanja pertahanan 1,5 triliun dolar AS dalam proposal anggaran 2027

Kapal induk USS Gerald R. Ford tiba di Split, Kroasia, pada 28 Maret 2026. (Xinhua/PIXSELL/Zvonimir Barisin)
Visi presiden Trump terus membatasi belanja nonpertahanan dan mereformasi pemerintah federal, dengan mengusulkan pemotongan sebesar 10 persen dibanding tingkat belanja nonpertahanan tahun 2026.
Washington, Amerika Serikat (Xinhua/Indonesia Window) – Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih pada Jumat (3/4) merilis proposal anggaran 2027, yang mencakup peningkatan belanja pertahanan menjadi 1,5 triliun dolar AS, bersamaan dengan pemotongan besar-besaran pada program-program domestik.
*1 dolar AS = 17.002 rupiah
Rencana anggaran ini didasarkan pada "angka anggaran bersejarah sebesar 1 triliun dolar AS" yang disediakan untuk pertahanan nasional dengan meminta 1,5 triliun dolar AS untuk tahun 2027, peningkatan sebesar 44 persen, tulis direktur anggaran Gedung Putih, Russell Vought.
Sementara itu, rencana anggaran tersebut "disusun berdasarkan visi presiden dengan terus membatasi belanja nonpertahanan dan mereformasi pemerintah federal," mengusulkan pemotongan sebesar 10 persen dibanding tingkat belanja nonpertahanan tahun 2026, menurut dokumen yang dipublikasikan di situs jejaring resmi Gedung Putih.
Dalam sebuah acara di Gedung Putih pada Rabu (1/4), Presiden AS Donald Trump menyoroti belanja pertahanan sebagai prioritas, dan menyebutkan bahwa tanggung jawab domestik seperti perawatan kesehatan harus dialihkan ke negara bagian.
"Kita sedang berperang. Kita tidak bisa menangani urusan pengasuhan anak. Kita harus membiarkan negara bagian yang mengurus pengasuhan anak, dan mereka juga harus membayar biayanya," kata Trump.
Selain pemotongan anggaran untuk program kesehatan, proposal anggaran Gedung Putih juga mencakup pemotongan bantuan pemukiman kembali pengungsi, proyek energi terbarukan, hibah universitas, program perumahan, dan sebagainya.
Anggaran tahunan presiden sering dianggap sebagai cerminan prioritas pemerintahan, meskipun Kongres pada akhirnya memegang wewenang atas belanja federal.
Laporan: Redaksi
Bagikan

Komentar
Berita Terkait

Ekspansi Jetour di pasar Indonesia: Produksi lokal hingga peluncuran mobil ramah lingkungan
Indonesia
•
16 Nov 2024

Mulai 2026, rumah tangga di Australia bisa akses listrik tenaga surya gratis via skema pemerintah
Indonesia
•
05 Nov 2025

Survei ungkap makin banyak penduduk perkotaan China tingkatkan konsumsi
Indonesia
•
06 Apr 2023

Pertumbuhan ekonomi Kanada melambat pada 2023
Indonesia
•
01 Mar 2024


Berita Terbaru

Area hutan dunia terus menyusut, target hutan global masih jauh dari memadai
Indonesia
•
12 May 2026
Nafta langka, produsen makanan ringan terkemuka Jepang gunakan kemasan hitam-putih
Indonesia
•
12 May 2026

China bisa jadi penopang prospek ekonomi Indonesia di tengah risiko perlambatan
Indonesia
•
11 May 2026

Bank Sentral Malaysia dan Indonesia teken MoU untuk perdalam kerja sama
Indonesia
•
11 May 2026
