
Gedung Putih usulkan belanja pertahanan 1,5 triliun dolar AS dalam proposal anggaran 2027

Kapal induk USS Gerald R. Ford tiba di Split, Kroasia, pada 28 Maret 2026. (Xinhua/PIXSELL/Zvonimir Barisin)
Visi presiden Trump terus membatasi belanja nonpertahanan dan mereformasi pemerintah federal, dengan mengusulkan pemotongan sebesar 10 persen dibanding tingkat belanja nonpertahanan tahun 2026.
Washington, Amerika Serikat (Xinhua/Indonesia Window) – Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih pada Jumat (3/4) merilis proposal anggaran 2027, yang mencakup peningkatan belanja pertahanan menjadi 1,5 triliun dolar AS, bersamaan dengan pemotongan besar-besaran pada program-program domestik.
*1 dolar AS = 17.002 rupiah
Rencana anggaran ini didasarkan pada "angka anggaran bersejarah sebesar 1 triliun dolar AS" yang disediakan untuk pertahanan nasional dengan meminta 1,5 triliun dolar AS untuk tahun 2027, peningkatan sebesar 44 persen, tulis direktur anggaran Gedung Putih, Russell Vought.
Sementara itu, rencana anggaran tersebut "disusun berdasarkan visi presiden dengan terus membatasi belanja nonpertahanan dan mereformasi pemerintah federal," mengusulkan pemotongan sebesar 10 persen dibanding tingkat belanja nonpertahanan tahun 2026, menurut dokumen yang dipublikasikan di situs jejaring resmi Gedung Putih.
Dalam sebuah acara di Gedung Putih pada Rabu (1/4), Presiden AS Donald Trump menyoroti belanja pertahanan sebagai prioritas, dan menyebutkan bahwa tanggung jawab domestik seperti perawatan kesehatan harus dialihkan ke negara bagian.
"Kita sedang berperang. Kita tidak bisa menangani urusan pengasuhan anak. Kita harus membiarkan negara bagian yang mengurus pengasuhan anak, dan mereka juga harus membayar biayanya," kata Trump.
Selain pemotongan anggaran untuk program kesehatan, proposal anggaran Gedung Putih juga mencakup pemotongan bantuan pemukiman kembali pengungsi, proyek energi terbarukan, hibah universitas, program perumahan, dan sebagainya.
Anggaran tahunan presiden sering dianggap sebagai cerminan prioritas pemerintahan, meskipun Kongres pada akhirnya memegang wewenang atas belanja federal.
Laporan: Redaksi
Bagikan

Komentar
Berita Terkait

Rasio investor saham syariah di Indonesia baru capai 4,1 persen
Indonesia
•
26 Jun 2021

Bank of China Hong Kong jadi bank kliring RMB di Indonesia, permudah perdagangan dan investasi bilateral
Indonesia
•
26 Jun 2026

Presiden Prabowo, PM Starmer sepakati kemitraan strategis baru Indonesia-Inggris
Indonesia
•
21 Jan 2026

China naikkan tarif tambahan untuk impor dari AS jadi 125 persen
Indonesia
•
12 Apr 2025


Berita Terbaru

90 persen wilayah Maluku adalah laut, Indonesia-China perkuat ekonomi biru di Tual
Indonesia
•
25 Sep 2026

Pertumbuhan Asia-Pasifik turun jadi 5 persen, ADB soroti konflik dan el niño
Indonesia
•
24 Sep 2026

Ekonomi global diprediksi tumbuh 2,9 persen, OECD peringatkan inflasi dan krisis energi
Indonesia
•
24 Sep 2026

Direktur IMF sebut ekonomi dunia hadapi berbagai risiko meski tunjukkan ketahanan
Indonesia
•
22 Sep 2026
