Giant Sea Wall, atau Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. harus segera diwujudkan demi melindungi kawasan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman banjir rob dan perubahan iklim ekstrem.

Jakarta (Indonesia Window) – Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen pemerintah untuk segera memulai pembangunan proyek strategis nasional, Giant Sea Wall, atau Tanggul Laut Pantai Utara Jawa.

Presiden Prabowo menyebut proyek tanggul laut sebagai salah satu infrastruktur paling vital yang harus segera diwujudkan demi melindungi kawasan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman banjir rob dan perubahan iklim ekstrem, ungkap Sekretariat Kabinet RI dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Indonesia Window pada Ahad.

“Saya ingin emphasize (menekankan). Saya ingin garisbawahi salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, sangat vital bagi kita. Ini merupakan suatu mega project. Yang harus kita laksanakan adalah Giant Sea Wall, Tanggul Laut Pantai Utara Jawa,” ujar Presiden Prabowo dalam pidato kuncinya saat Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis, 12 Juni 2025.

Presiden mengungkapkan bahwa proyek ini sejatinya telah masuk dalam perencanaan sejak 1995. Proyek tanggul laut tersebut direncanakan membentang sejauh 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan estimasi total biaya pembangunan mencapai 80 miliar dolar Amerika.

Pembangunan tahap awal akan dilakukan di wilayah Teluk Jakarta yang diperkirakan membutuhkan waktu delapan hingga 10 tahun.

“Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun, 15 sampai 20 tahun. Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno: perjalanan 1000 km dimulai oleh satu langkah. Kita akan segera mulai itu,” tegas Kepala Negara.

Untuk mengawal proyek besar ini, Presiden Prabowo juga akan segera membentuk lembaga khusus bernama Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa.

Presiden juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam mendukung pendanaan proyek tahap awal di Teluk Jakarta.

“Khusus Teluk Jakarta kemungkinan 8-10 miliar dolar. Kalau 8-10 miliar dolar, saya kira kita sendiri mampu. Saya sudah ketemu Gubernur DKI dan saya sudah kirim utusan. Saya bilang, DKI harus urunan, Pemerintah Pusat urunan. Jadi kalau delapan miliar dolar katakanlah delapan tahun berarti satu miliar dolar, satu tahun. Menteri Keuangan sudah kelihatan tegang melihat. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah, Pemerintah Pusat setengah,” tutur Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo turut menyatakan keterbukaan terhadap kerja sama internasional. Meski demikian, Kepala Negara menegaskan bahwa proyek akan tetap dimulai dengan kekuatan nasional.

“Kita terbuka perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, dari Jepang, dari Korea, dari Eropa, dari Timur Tengah yang mau ikut silakan. Tapi kita tidak tunggu. Kita akan gunakan kekuatan kita sendiri,” pungkasnya.

Laporan: Redaksi