Jakarta (Indonesia Window) – Indonesia membutuhkan dana sebesar 306 triliun rupiah per tahun untuk pembangunan rendah karbon, kata Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Medrilzam.

“Sebesar 72,22 triliun rupiah harus diterapkan oleh pemerintah dan 232,56 triliun rupiah oleh dunia usaha,” kata Medrilzam dalam webinar mengenai pajak karbon yang diselenggarakan oleh Tax Centre UI di Jakarta, Senin.

Namun, data Bappenas menunjukkan, pemerintah sejauh ini baru memenuhi 8 hingga 11 persen dari kebutuhan pendanaan atau investasi tersebut, atau sekitar 25 triliun sampai 35 triliun rupiah per tahun.

Menurut Medrilzam, celah pendanaan tersebut bisa dipenuhi dari pengenaan pajak karbon.

“Salah satu yang cukup berpotensi untuk mencapai ekonomi hijau adalah terkait implementasi pajak karbon. Upaya ini bisa menambah pendapatan negara dan diharapkan mengurangi konsumsi barang yang menghasilkan emisi karbon,” jelas Medrilzam.

Selain itu, menurutnya pemungutan pajak karbon juga bisa mengurangi biaya yang harus dikeluarkan, baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha, dalam mengatasi kerusakan lingkungan.

“Tampaknya ini belum banyak menjadi prioritas. Mudah-mudahan pengaplikasian pajak karbon bisa secara keseluruhan mentransformasi perekonomian menuju perekonomian hijau, dan mendukung target SDGs (Sustainable Development Goals),” tambahnya.

Dia tidak memungkiri bahwa pengenaan pajak karbon berpotensi meningkatkan harga produk sehingga mengkhawatirkan pelaku usaha.

Untuk itu, pemerintah perlu terus melakukan komunikasi dengan pelaku usaha dan mensosialisasikan bahwa pengenaan pajak karbon dapat memperbaiki kualitas lingkungan hidup masyarakat di masa mendatang.

Laporan: Redaksi