Indonesia butuh 6.500 triliun rupiah bangun infrastruktur hingga 2024

08 July 2022

Presiden Joko Widodo meninjau infrastruktur Jalan Nasional Lingkar Nias dan Jembatan Idano Sibolou di Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara pada Rabu (6/7/2022). (Sekretariat Presiden RI)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya bisa memenuhi 42 persen dari biaya pembangunan infrastruktur, sedangkan sisanya akan berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta.

Jakarta (Indonesia Window) – Indonesia membutuhkan dana sekitar 6.500 triliun rupiah untuk membangun infrastruktur sampai tahun 2024, kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) Luky Alfirman.

Dari kebutuhan dana untuk infrastruktur Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya bisa memenuhi 42 persen, sedangkan sisanya akan berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta.

"Maka dari itu pembiayaan adalah salah satu cara menekan biaya tersebut. Bagaimana kami bisa mendesain pembiayaan sedemikian rupa," ujar Luky dalam Seminar Infrastructure Roundtable (IIR) ke-23 Edisi T20 yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat, dikutip dari Antara.

Menurut dia, pemerintah terus mengundang pembiayaan dari sektor swasta. Hal tersebut juga termasuk dalam pembahasan Presidensi G20 di Indonesia yakni meningkatkan partisipasi sektor swasta karena pemerintah tidak bisa menanggung seluruh biaya pembangunan sendirian.

Presiden Joko Widodo meninjau penataan kawasan dan rumah layak huni di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara pada Kamis (7/7/2022). (Sekretariat Presiden RI)

Berinvestasi di infrastruktur merupakan investasi jangka panjang, sehingga harus ada kepastian di dalam proyek yang diinvestasikan. Karenanya, Luky mengatakan, DJPPR Kemenkeu terus berusaha memberi kepastian dengan mengelola risiko yang ada agar investor, terutama di dalam negeri, berminat untuk menanamkan modal mereka pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur.

Sementara untuk investor luar negeri, imbuhnya, biasanya calon penanam modal akan cenderung melihat kondisi politik hingga prospek ekonomi Indonesia sebelum memutuskan berinvestasi dalam suatu proyek infrastruktur.

Dengan demikian, kata dia, stabilitas kondisi politik dan perbaikan ekonomi domestik sangat penting guna menarik investasi dari luar negeri.

Proyek infrastruktur

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR) telah mengumumkan akan membangun sebanyak 26 proyek infrastruktur yang melibatkan pihak swasta atau badan usaha pada 2023.

Direktur Jendral Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, mengatakan pada tahun 2023 ada indikasi pembanguan 26 proyek melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), salah satunya adalah pembangunan IKN Nusantara.

Dari 26 proyek tersebut, sebanyak 10 proyek sudah di tahap penyiapan, dan 16 proyek dalam tahap transaksi, jelas Dirjen Herry dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI pada 4 Juni lalu.

Proyek yang kini di tahap penyiapan untuk tahun 2023 antara lain adalah pembangunan jalan dan jembatan sebanyak du2 proyek dengan estimasi jumlah investasi senilai 22,87 triliun rupiah.

Proyek KPBU pada tahun 2023 lainnya adalah di sektor Sumber Daya Air (SDA) sebanyak dua proyek dengan estimasi jumlah investasi sebesar 6,71 triliun rupiah; satu proyek di sektor perumahan dengan estimasi jumlah investasi senilai 1 triliun rupiah; dan lima proyek di sektor sektor permukiman dengan estimasi investasi senilai 3,25 triliun rupiah.

Laporan: Redaksi

#ekonomi #beritanasional #infrastrukturIndonesia