Jakarta (Indonesia Window) – Indonesia mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) untuk bersiap menghadapi tantangan keamanan global pasca pandemik COVID-19.

“Pandemik COVID-19 berpotensi menciptakan gangguan ekonomi dan sosial yang memicu kembalinya konflik di beberapa negara,” demikian pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar, pada Pertemuan Tingkat Tinggi DK PBB mengenai Post-COVID 19 Global Governance yang diselenggarakan secara daring pada Kamis (24/9).

Pertemuan DK PBB tersebut dipimpin secara langsung oleh Presiden Republik Niger, Issoufou Mahamadou, selaku Presiden DK PBB di bulan September 2020 dan dihadiri oleh seluruh negara anggota DK PBB.

Pertemuan itu juga menghadirkan sejumlah briefers, di antaranya Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, serta Ketua Komisi Uni Afrika, Moussa Faki Mahamat.

Dalam pertemuan DK PBB tersebut, Wamenlu Mahendra menggarisbawahi beberapa hal untuk merespon tantangan global yang semakin meningkat dalam upaya menjaga perdamaian dunia pasca pandemik.

Pertama, pentingnya mendorong DK PBB untuk terus mengawal implementasi komitmen gencatan senjata, termasuk Global Humanitarian Response Plan dan Resolusi DK PBB 2532.

Wamenlu menekankan pentingnya penguatan dukungan untuk misi perdamaian PBB dalam merespon dampak pandemik di lapangan, terutama terkait bantuan kemanusiaan dan pembangunan perdamaian.

Wamenlu juga mengaskan perlunya DK PBB merespon perubahan situasi keamanan internasional yang baru pasca pandemik.

Menurut dia, DK PBB harus tetap responsif, adaptif dan berorientasi pada hasil dalam menghadapi tantangan keamanan internasional pasca pandemik.

“Pandemi berpotensi mempercepat fragmentasi dan perubahan tatanan dunia. Untuk itu, PBB harus dapat meningkatkan relevansinya. Sistem PBB harus dapat meningkatkan efektifitas, transparansi dan akuntabilitasnya, khususnya dalam menyediakan akses obat-obatan dan vaksin dengan harga yang terjangkau," ujar Mahendra.

Dia optimistis bahwa situasi krisis dapat membuka jalan bagi perdamaian melalui solidaritas, persatuan, dan tanggung jawab global demi kepentingan semua pihak.

“Meningkatkan keterlibatan dan kerja sama adalah hal yang kita perlukan dalam menghadapi masa yang sulit ini," ujar wamenlu menutup pidatonya.

Debat terbuka tersebut merupakan salah satu signature event presidensi Republik Niger pada DK PBB.

Laporan: Redaksi