Jakarta (Indonesia Window) – Indonesia menggagas pembahasan mengenai perlindungan obyek vital dari serangan siber pada pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB bertajuk Cyber Attacks Against Critical Infrastructure melalui fasilitas video-teleconferencing pada Rabu (26/8).

"Meningkatnya ketergantungan negara dan organisasi internasional terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam menyelenggarakan layanan publik, menuntut perlindungan yang lebih bagi obyek vital (critical infrastructure) khususnya dari serangan siber," kata Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Dian Triansyah Djani, ketika memimpin pertemuan tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyoroti sejumlah dampak luas dari serangan siber terhadap obyek vital, termasuk bagi kemanusiaan, serta penguatan legislasi nasional dan norma internasional dalam melindungi infrastruktur yang penting.

Indonesia juga menekankan pentingnya upaya bilateral, regional dan global dalam memajukan penguatan kapasitas dan pemahaman bersama dalam menghadapi tantangan keamanan siber.

“Diharapkan pertemuan ini menjadi salah satu kontribusi nyata Indonesia dalam memajukan upaya global untuk mempromosikan lingkungan TIK yang terbuka, aman, stabil, dan damai," kata Dubes Djani.

Pertemuan tersebut diikuti oleh seluruh negara anggota DK PBB, serta penyampaian intervensi dari 23 negara anggota PBB lainnya.

Sejumlah negara mitra yakni Belgia, Estonia, dan Vietnam, serta Palang Merah Internasional (ICRC) turut mensponsori pertemuan tersebut.

Presiden ICRC, Peter Maurer; Plt Asisten Sekjen PBB untuk urusan Kemanusiaan (UNOCHA), Ramesh Rajasingham; dan Direktur Institut PBB untuk Urusan Perlucutan Senjata (UNIDIR), Renata Dwan juga menjadi pembicara dalam pertemuan itu.

Laporan: Redaksi