Jakarta (Indonesia Window) – Indonesia akan menawarkan pasar digital dalam negosiasi kesepakatan perdagangan terbatas atau Limited Trade Deal (LTD) dengan Amerika Serikat.

“Dengan LTD, Indonesia akan menawarkan pasar yang lucrative (menguntungkan) dalam platform digital, dan disambut sangat baik oleh Amerika Serikat,” kata Duta Besar RI untuk AS, Muhammad Lutfi, dalam jumpa pers virtual pada Senin (2/11).

Dia menegaskan bahwa perkembangan pasar digital Indonesia sangat baik dan menguntungkan.

Lembaga manajemen media sosial Hootsuite mencatat dari 272,1 juta orang di Indonesia, 338,2 juta memiliki telepon seluler atau 124 persen dari total populasi.

Dari jumlah tersebut, pengguna internet mencapai 175,4 juta, dan 160 juta orang aktif menggunakan media sosial.

“Teknologi digital juga turut memperbaiki kualitas hidup masyarakat di Indonesia, terutama di masa pandemik,” kata dubes, seraya menambahkan bahwa Indonesia juga ingin mendapatkan pasar yang efisien.

“Jaringan (internet) menjadi prasyarat utama untuk survive di masa mendatang,” ujar Dubes Lutfi.

Dia meyakini bahwa proses LTD dengan AS akan berjalan lancar karena Pemerintah AS, melalui United States Trade Representative (USTR) atau perwakilan perdagangan AS, pada 30 Oktober 2020 mengeluarkan keputusan untuk memperpanjang pemberian fasilitas Generalized System of Preferences GSP kepada Indonesia.

Generalized System of Preferences memberikan perlakuan bebas bea untuk barang dari negara penerima yang ditunjuk.

“Ketika GSP sudah diperpanjang, maka LTD seharusnya akan semakin simple (mudah),” ujar Dubes Lutfi.

Menurut dia, fasilitas GSP AS juga bertujuan memperbaiki perdagangan dengan Indonesia.

“Dengan total populasi (kedua negara) hingga 600-700 juta jiwa, nilai dagang timbal balik mencapai 29 miliar dolar AS (sekira 423,3 triliun rupiah),” kata dubes.

Dengan LTD, nilai tersebut harusnya jauh lebih besar, imbuhnya.

Dia menerangkan bahwa sebelum akhir November tahun ini, dirinya akan bersurat kepada USTR guna menindaklanjuti proses LTD, yang juga akan melibatkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Menteri Perdagangan, Menteri Koordinator Perekonomian, dan Menteri BUMN.

“Saya akan pastikan proses tersebut berjalan secepat dan semulus mungkin untuk kepentingan Indonesia dan Amerika Serikat,” kata Dubes Lutfi.

Laporan: Redaksi