Kasus kejahatan seksual oleh personel militer Amerika Serikat (AS) di Jepang sering kali tidak dikomunikasikan kepada pemerintah daerah yang menjadi tuan rumah fasilitas militer AS, sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran di tingkat daerah.

Tokyo, Jepang (Xinhua/Indonesia Window) – Masyarakat Jepang menuntut upaya berbagi informasi yang lebih baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seiring dengan semakin banyaknya kasus kejahatan seksual yang sebelumnya disembunyikan berkaitan dengan personel militer Amerika Serikat (AS) di negara tersebut yang terkuak di beberapa prefektur, termasuk Okinawa.

Sebanyak 166 kasus yang melibatkan kejahatan seksual oleh prajurit AS dan mereka yang berkaitan dengan militer AS di Jepang telah tercatat dari tahun 1989 hingga Mei tahun ini, menurut Badan Kepolisian Nasional (National Police Agency/NPA) Jepang.

Kasus-kasus tersebut terdiri dari 91 kasus hubungan seksual nonkonsensual dan 75 kasus ketidaksenonohan tanpa persetujuan, lapor surat kabar Jepang Yomiuri Shimbun mengutip data NPA.

Di antara kasus-kasus yang terjadi di sejumlah prefektur, termasuk Aomori, Iwate, Saitama, Tokyo, Kanagawa, Hiroshima, Yamaguchi, Fukuoka, Nagasaki, dan Okinawa, kepolisian Prefektur Okinawa mencatat 16 kasus, sedangkan Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo mencatat 14 kasus.

Namun, informasi tentang kasus-kasus kekerasan seksual tersebut sering kali tidak dikomunikasikan kepada pemerintah daerah yang menjadi tuan rumah fasilitas militer AS, sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran di tingkat daerah, sebut surat kabar itu.

Investigasi yang dilakukan oleh surat kabar tersebut menemukan bahwa di Prefektur Aomori, dua kasus yang melibatkan sejumlah tentara dari pangkalan AS di Misawa telah dirujuk ke jaksa penuntut tetapi tidak diumumkan kepada publik, dan pemerintah prefektur maupun pemerintah Kota Misawa melaporkan bahwa pemerintah pusat tidak memberi tahu mereka tentang insiden-insiden ini.

Serupa dengan hal tersebut, insiden di prefektur Aomori dan Kanagawa tidak dikomunikasikan kepada pemerintah daerah, yang mendorong seruan kepada pemerintah pusat untuk meningkatkan praktik berbagi informasi.

Pemerintah Jepang saat ini sedang berkoordinasi untuk memastikan bahwa informasi terkait kejahatan seksual oleh personel militer AS segera dikomunikasikan kepada otoritas setempat, meski kasus-kasus itu tidak diungkapkan kepada publik, kata surat kabar tersebut.

Laporan: Redaksi