Kelompok antiperang Jepang khawatir Okinawa akan kembali jadi medan perang

Orang-orang berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa di Okinawa, Jepang, pada 15 Mei 2022. (Xinhua/Zhang Xiaoyu)
Kelompok antipangkalan dan antiperang dari seantero Prefektur Okinawa Jepang menggelar seminar di Tokyo, mengungkapkan kekhawatiran dan keraguan mengenai ekspansi militer pemerintah di Okinawa dan kepulauan barat daya.
Tokyo, Jepang (Xinhua/Indonesia Window) – Kelompok antipangkalan dan antiperang dari seantero Prefektur Okinawa Jepang menggelar seminar di Tokyo, mengungkapkan kekhawatiran dan keraguan mengenai ekspansi militer pemerintah di Okinawa dan kepulauan barat daya.Lebih dari 230 orang menghadiri acara tersebut pada Jumat (14/11), termasuk anggota parlemen Jepang dan Majelis Prefektur Okinawa serta perwakilan warga dari berbagai wilayah Okinawa, menyuarakan ketidakpuasan yang kuat dan keprihatinan mendalam mereka mengenai lingkungan keamanan di Okinawa dan seluruh Kepulauan Ryukyu kepada pemerintah Jepang.Mizuho Fukushima, ketua Partai Sosial Demokrat Jepang, mengatakan bahwa pandangan Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi tentang "kontingensi Taiwan" sebagai "situasi yang mengancam kelangsungan hidup" sama sekali tidak logis. Saat ini, tidak hanya Okinawa, tetapi juga Kyushu, Jepang bagian barat, dan bahkan seluruh Jepang, sedang menghadapi tren menjadi benteng militer. Masyarakat Jepang harus, dalam keadaan apa pun, mencegah perang dan menghentikan kebijakan berbahaya ini.Mantan wali kota Ginowan di Okinawa yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (House of Councillors) Jepang Yoichi Iha mengkritik pemerintah Jepang karena memicu "situasi kritis," meningkatkan ketergantungan pada pangkalan militer Amerika Serikat (AS), dan mempercepat ekspansi militer.Yukako Sonan, perwakilan kelompok warga dari Pulau Miyako di Okinawa, kepada Xinhua mengatakan bahwa fasilitas sipil dan fasilitas militer Pasukan Bela Diri (Self-Defense Forces/SDF) Jepang seringkali berdekatan di pulau-pulau kecil, sehingga sulit untuk membedakannya dengan jelas. Jika terjadi konflik, masyarakat umum pasti akan terdampak.Para peserta menyebut kepulauan barat daya dan wilayah lainnya berisiko terseret ke garis depan perang, dan sangat penting untuk mencegah situasi keamanan regional agar tidak semakin memburuk.Laporan: RedaksiBagikan
Komentar
Berita Terkait

Senator AS Bob Menendez terbukti bersalah dalam kasus korupsi
Indonesia
•
17 Jul 2024

Via telepon, Biden beri selamat kepada Trump atas kemenangannya di pemilu AS
Indonesia
•
08 Nov 2024

Newsweek: Akhir abad Amerika dimulai di Timur Tengah
Indonesia
•
08 May 2023

Asosiasi otomotif China kecam proteksionisme AS di industri NEV
Indonesia
•
14 May 2024
Berita Terbaru

Nilai mata uang Iran anjlok ke level terendah dalam sejarah di tengah tekanan ekonomi
Indonesia
•
29 Jan 2026

Aktivis AS berencana gelar aksi protes kedua, tuntut agen federal hengkang dari Minnesota
Indonesia
•
29 Jan 2026

Badan Pangan PBB akan hentikan operasi di wilayah Yaman yang dikuasai Houthi, akhiri kontrak 360 pegawai
Indonesia
•
29 Jan 2026

Swedia luncurkan program baru untuk tekan kekerasan laki-laki terhadap perempuan
Indonesia
•
29 Jan 2026
