
Kelompok antiperang Jepang khawatir Okinawa akan kembali jadi medan perang

Orang-orang berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa di Okinawa, Jepang, pada 15 Mei 2022. (Xinhua/Zhang Xiaoyu)
Kelompok antipangkalan dan antiperang dari seantero Prefektur Okinawa Jepang menggelar seminar di Tokyo, mengungkapkan kekhawatiran dan keraguan mengenai ekspansi militer pemerintah di Okinawa dan kepulauan barat daya.
Tokyo, Jepang (Xinhua/Indonesia Window) – Kelompok antipangkalan dan antiperang dari seantero Prefektur Okinawa Jepang menggelar seminar di Tokyo, mengungkapkan kekhawatiran dan keraguan mengenai ekspansi militer pemerintah di Okinawa dan kepulauan barat daya.Lebih dari 230 orang menghadiri acara tersebut pada Jumat (14/11), termasuk anggota parlemen Jepang dan Majelis Prefektur Okinawa serta perwakilan warga dari berbagai wilayah Okinawa, menyuarakan ketidakpuasan yang kuat dan keprihatinan mendalam mereka mengenai lingkungan keamanan di Okinawa dan seluruh Kepulauan Ryukyu kepada pemerintah Jepang.Mizuho Fukushima, ketua Partai Sosial Demokrat Jepang, mengatakan bahwa pandangan Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi tentang "kontingensi Taiwan" sebagai "situasi yang mengancam kelangsungan hidup" sama sekali tidak logis. Saat ini, tidak hanya Okinawa, tetapi juga Kyushu, Jepang bagian barat, dan bahkan seluruh Jepang, sedang menghadapi tren menjadi benteng militer. Masyarakat Jepang harus, dalam keadaan apa pun, mencegah perang dan menghentikan kebijakan berbahaya ini.Mantan wali kota Ginowan di Okinawa yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (House of Councillors) Jepang Yoichi Iha mengkritik pemerintah Jepang karena memicu "situasi kritis," meningkatkan ketergantungan pada pangkalan militer Amerika Serikat (AS), dan mempercepat ekspansi militer.Yukako Sonan, perwakilan kelompok warga dari Pulau Miyako di Okinawa, kepada Xinhua mengatakan bahwa fasilitas sipil dan fasilitas militer Pasukan Bela Diri (Self-Defense Forces/SDF) Jepang seringkali berdekatan di pulau-pulau kecil, sehingga sulit untuk membedakannya dengan jelas. Jika terjadi konflik, masyarakat umum pasti akan terdampak.Para peserta menyebut kepulauan barat daya dan wilayah lainnya berisiko terseret ke garis depan perang, dan sangat penting untuk mencegah situasi keamanan regional agar tidak semakin memburuk.Laporan: RedaksiBagikan

Komentar
Berita Terkait

New York Times: Upaya AS bimbing Sudan capai demokrasi berujung perang
Indonesia
•
06 May 2023

Renault tangguhkan pabrik di Moskow, menyesuaikan prospek 2022
Indonesia
•
24 Mar 2022

Awalnya menentang, PM Israel putuskan bergabung dengan Dewan Perdamaian untuk Gaza pimpinan AS
Indonesia
•
22 Jan 2026

Saudi tutup sementara akses umroh cegah virus corona
Indonesia
•
27 Feb 2020


Berita Terbaru

Xi undang 100.000 pemuda AS ke China dalam 5 tahun, panda juga segera tiba di Atlanta
Indonesia
•
25 Sep 2026

Puluhan delegasi pilih ‘walk out’ saat Netanyahu pidato di Sidang Majelis Umum PBB
Indonesia
•
25 Sep 2026

Telaah – Dari persaingan ke kerja sama, Xi dorong China-AS temukan cara hidup berdampingan
Indonesia
•
26 Sep 2026

Jumlah pengungsi Yaman tembus 129.438 orang, ribuan menyeberang ke Djibouti
Indonesia
•
23 Sep 2026
