Sekjen PBB serukan negara-negara pemilik senjata nuklir perjuangkan pelucutan senjata

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres (tengah, depan) berbicara dalam sebuah pertemuan Dewan Keamanan mengenai pelucutan senjata nuklir dan nonproliferasi nuklir di markas besar PBB di New York pada 18 Maret 2024. (Xinhua/Xie E)
Komitmen pelucutan senjata nuklir harus menjadi tindakan, dengan negara-negara pemilik senjata nuklir harus menghormati komitmen mereka terhadap Perjanjian Nonproliferasi Senjata Nuklir.
PBB (Xinhua) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Senin (18/3) menyerukan kepada negara-negara pemilik senjata nuklir untuk memimpin jalan menuju pelucutan senjata nuklir, termasuk perjanjian terkait no first use, atau bukan menjadi pihak yang pertama melakukan serangan nuklir.Senjata nuklir adalah senjata paling merusak yang pernah ditemukan, mampu memusnahkan seluruh kehidupan di Bumi. Saat ini, senjata-senjata tersebut semakin berkembang dalam hal kekuatan, jangkauan, dan kemampuan menghindari deteksi (stealth), katanya pada pertemuan Dewan Keamanan mengenai pelucutan senjata nuklir dan nonproliferasi nuklir.Satu kesalahan, satu perhitungan yang meleset, satu tindakan gegabah saja akan dapat mengarah pada peluncuran senjata nuklir yang tidak disengaja. Dan pada akhirnya, seluruh umat manusia akan menanggung akibatnya. Perang nuklir tidak boleh dilakukan karena perang nuklir tidak akan pernah bisa dimenangkan, katanya. "Hanya ada satu jalan, dan satu jalan saja, yang dapat menghilangkan momok yang tidak masuk akal dan merugikan diri sendiri ini untuk selamanya. Kita perlu pelucutan senjata sekarang."Guterres meminta negara-negara pemilik senjata nuklir untuk memimpin upaya tersebut dalam enam bidang.Pertama, negara-negara pemilik senjata nuklir harus kembali terlibat dalam mengembangkan langkah-langkah transparansi dan membangun kepercayaan untuk mencegah penggunaan senjata nuklir.Kedua, pengancaman nuklir harus dihentikan. Ancaman untuk menggunakan senjata nuklir dalam kapasitas apa pun tidak dapat diterima.Ketiga, negara-negara pemilik senjata nuklir harus menegaskan kembali moratorium mengenai uji coba nuklir. Hal ini berarti berjanji untuk menghindari tindakan apa pun yang akan melemahkan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty).Keempat, komitmen pelucutan senjata nuklir harus menjadi tindakan. Negara-negara pemilik senjata nuklir harus menghormati komitmen mereka terhadap Perjanjian Nonproliferasi Senjata Nuklir. Dan mereka harus berjanji untuk saling bertanggung jawab terhadap komitmen ini.Kelima, negara-negara pemilik senjata nuklir harus segera sepakat bahwa tidak satu pun dari mereka akan menjadi negara pertama yang menggunakan senjata nuklir. Bahkan, tak satu pun boleh menggunakannya dalam keadaan apa pun.Keenam, harus ada pengurangan jumlah senjata nuklir. Pengurangan ini harus dipimpin oleh Amerika Serikat dan Rusia, pemilik persenjataan nuklir terbesar.Guterres memperingatkan bahwa ketegangan dan ketidakpercayaan geopolitik saat ini telah meningkatkan risiko perang nuklir ke titik tertinggi dalam beberapa dekade.Dia meminta Dewan Keamanan untuk mengantisipasi perpecahan saat ini dan menyatakan dengan jelas bahwa hidup dalam ancaman senjata nuklir tidaklah dapat diterima, dan memimpin jalan menuju dunia yang bebas dari alat pemusnah tersebut.Laporan: RedaksiBagikan
Komentar
Berita Terkait

Lebih dari 50.000 migran ilegal capai Spanyol pada 2023
Indonesia
•
22 Dec 2023

Sebanyak 1,7 miliar Muslim dunia perkuat ekonomi Islam
Indonesia
•
20 Dec 2019

Biden peringatkan Israel soal bom pasokan AS yang digunakan untuk membunuh warga Palestina
Indonesia
•
09 May 2024

COVID-19 – Negara teluk dirikan pusat bersama perangi pandemik
Indonesia
•
08 Jan 2021
Berita Terbaru

Nilai mata uang Iran anjlok ke level terendah dalam sejarah di tengah tekanan ekonomi
Indonesia
•
29 Jan 2026

Aktivis AS berencana gelar aksi protes kedua, tuntut agen federal hengkang dari Minnesota
Indonesia
•
29 Jan 2026

Badan Pangan PBB akan hentikan operasi di wilayah Yaman yang dikuasai Houthi, akhiri kontrak 360 pegawai
Indonesia
•
29 Jan 2026

Swedia luncurkan program baru untuk tekan kekerasan laki-laki terhadap perempuan
Indonesia
•
29 Jan 2026
