
Mantan PM tuding pemerintah Australia tunduk pada kehendak AS terkait AUKUS

Foto yang diabadikan pada 4 November 2014 ini menunjukkan mantan perdana menteri Australia Paul Keating di kantornya di Sydney, Australia. (Xinhua/Hewitt Wang)
Mantan PM Australia Paul Keating mengatakan bahwa Australia memiliki benua sendiri dan tidak memiliki perbatasan dengan negara mana pun dan Australia tidak mungkin terancam.
Sydney, Australia (Xinhua/Indonesia Window) – Mantan perdana menteri (PM) Australia Paul Keating menuding pemerintahan PM Anthony Albanese tunduk pada kehendak Amerika Serikat (AS) terkait AUKUS (Australia, Inggris, dan Amerika Serikat), seperti dilansir Australian Broadcasting Corporation (ABC) pada Sabtu (10/8).Pada sebuah acara televisi, Keating mengatakan bahwa dalam istilah Amerika, AUKUS sebenarnya adalah tentang kontrol militer atas Australia."Pemerintahan Albanese dan kebijakan mereka kemungkinan besar akan mengubah Australia menjadi negara bagian ke-51 AS," katanya.Keating mengatakan bahwa Australia memiliki benua sendiri dan tidak memiliki perbatasan dengan negara mana pun dan Australia tidak mungkin terancam. "Satu-satunya ancaman yang mungkin datang kepada kami adalah karena kami memiliki sekutu yang agresif, karena AUKUS."Dia mengatakan bahwa jika Australia tidak memiliki sekutu yang agresif, seperti AS yang agresif terhadap negara lain di kawasan ini, maka tidak akan ada yang menyerang Australia. Keating juga menjelaskan bahwa AS agresif karena berusaha mengawasi China, dan China tidak memiliki rancangan strategis terhadap Australia.ABC juga mengutip Keating dalam laporan beritanya yang mengatakan bahwa kekuatan dan skala pangkalan AS di Australia akan melampaui kemampuan militer Australia sendiri sehingga Australia akan dipandang di AS sebagai perpanjangan benua dari kekuatan Amerika seperti yang dinikmati Amerika di Hawaii, Alaska, dan secara lebih terbatas di tempat-tempat seperti Guam."Hasil seperti itu kemungkinan besar akan mengubah pemerintah Australia, dalam hal pertahanan dan keamanan, menjadi sekadar administrator nasional dari apa yang akan dipandang luas di Asia sebagai protektorat AS," ujarnya.Laporan: RedaksiBagikan

Komentar
Berita Terkait

Majelis Umum PBB sahkan resolusi serukan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza
Indonesia
•
29 Oct 2023

Keputusan Turkiye tangguhkan hubungan dagang dengan Israel jadi pukulan baru bagi hubungan yang sudah tegang
Indonesia
•
08 May 2024

Presiden Afrika Selatan sebut kesepakatan perdamaian Gaza takkan ubah gugatan di ICJ
Indonesia
•
16 Oct 2025

China tegas tolak standar ganda dalam kontraterorisme
Indonesia
•
28 Dec 2023


Berita Terbaru

Iran resmikan pangkalan rudal baru, tampung rudal balistik dan jelajah
Indonesia
•
11 Nov 2026

Maduro lawan dakwaan di AS, tim pembela ajukan kekebalan hukum kepala negara berdaulat
Indonesia
•
11 Nov 2026

Kembang api dan api unggun picu lonjakan polusi udara di Inggris, PM2.5 melonjak hingga 600
Indonesia
•
10 Nov 2026

Iran produksi rudal dan ‘drone’ di fasilitas bawah tanah, ancam beri kejutan militer jika AS kembali serang
Indonesia
•
09 Nov 2026
