Hubungan UEA dengan Israel dijalankan dalam kerangka Kesepakatan Abraham (Abraham Accords) yang diketahui publik, bukan berdasarkan pengaturan rahasia.

Yerusalem, Wilayah Palestina yang diduduki (Xinhua/Indonesia Window) – Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu melakukan kunjungan rahasia ke Uni Emirat Arab (UEA) dan bertemu dengan Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan di tengah perang dengan Iran, demikian pernyataan Kantor PM Israel pada Rabu (13/5).

"Kunjungan tersebut menghasilkan sebuah terobosan bersejarah dalam hubungan antara Israel dan UEA," demikian pernyataan kantor Netanyahu tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Kunjungan itu merupakan lawatan pertama Netanyahu yang diketahui ke UEA dan kunjungan kedua seorang PM Israel ke negara Teluk tersebut.

Pengumuman tersebut disampaikan di tengah laporan media mengenai kunjungan terbaru sejumlah pejabat tinggi keamanan Israel ke UEA, yang menandakan semakin eratnya hubungan keamanan antara kedua negara yang pertama kali menormalisasi hubungan pada 2020.

David Barnea, kepala badan intelijen Mossad, mengunjungi UEA sedikitnya dua kali pada Maret dan April untuk berkoordinasi terkait perang dengan Iran, menurut laporan Wall Street Journal pada Rabu dengan mengutip pejabat Arab.

Media milik pemerintah Israel, Kan News, melaporkan bahwa David Zini, kepala badan keamanan dalam negeri Shin Bet, juga telah mengunjungi UEA. 

Namun, Uni Emirat Arab pada Rabu (13/5) membantah laporan mengenai kunjungan Netanyahu ke negara tersebut, seraya menyatakan bahwa laporan-laporan yang mengklaim UEA menerima kunjungan PM Israel atau delegasi militer Israel mana pun adalah tidak benar.

Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X, Kementerian Luar Negeri UEA menyebutkan hubungan negaranya dengan Israel dijalankan dalam kerangka Kesepakatan Abraham (Abraham Accords) yang diketahui publik, bukan berdasarkan pengaturan rahasia.

Kementerian tersebut menambahkan bahwa setiap klaim terkait kunjungan yang tidak diumumkan atau pengaturan di luar jalur resmi tidaklah berdasar, kecuali diumumkan oleh otoritas resmi UEA yang relevan.

Selain itu, pihak kementerian juga meminta media untuk memverifikasi informasi dan menghindari penyebaran laporan yang belum terkonfirmasi atau menggunakannya untuk memicu spekulasi politik.

Laporan: Redaksi