
PBB sebut penyiksaan warga Palestina jadi "doktrin negara" Israel

Para pelayat menyalati jenazah dalam upacara pemakaman tiga jurnalis Palestina, yang tewas akibat serangan udara Israel pada Rabu (21/1), di Kota Khan Younis, Jalur Gaza selatan, pada 22 Januari 2026. (Xinhua/Rizek Abdeljawad)
Penyiksaan sistematis Israel terhadap warga Palestina telah menjadi instrumen penentu dalam genosida yang sedang berlangsung di wilayah Palestina yang diduduki.
Jakarta (Xinhua/Indonesia Window) – Seorang pakar independen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin (23/3) menyampaikan bahwa Israel telah lama menerapkan penyiksaan sistematis terhadap warga Palestina, yang saat ini telah menjadi "doktrin negara" Israel.
Francesca Albanese merupakan Pelapor Khusus PBB (UN Special Rapporteur) terkait situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967. Dalam sebuah laporan yang disampaikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB, dia menuturkan bahwa di bawah "impunitas dan perlindungan politik" yang telah berlangsung lama, penyiksaan sistematis Israel terhadap warga Palestina telah menjadi "instrumen penentu dalam genosida yang sedang berlangsung di wilayah Palestina yang diduduki."
"Antara Oktober 2023 hingga Januari 2026, pasukan Israel telah menahan lebih dari 18.500 warga Palestina, termasuk anak-anak, terutama jika mereka adalah dokter, jurnalis, atau pekerja kemanusiaan. Hampir 100 di antara mereka meninggal dalam tahanan, 4.000 lainnya dinyatakan hilang secara paksa. Ribuan orang yang ditahan tanpa dakwaan disekap dalam kondisi yang tidak manusiawi, dipukuli, dibelenggu, dilecehkan secara seksual, tidak diberi perawatan medis, kelaparan, diperkosa. Sejak tahun-tahun awal berdirinya Negara Israel, perampasan seluruh hak dan kebebasan warga Palestina telah menjadi instrumen esensial bagi dominasi Israel, yang didukung oleh undang-undang, institusi, dan normalisasi retorika yang merendahkan martabat warga Palestina. Sejak Oktober 2023, penyiksaan secara efektif telah menjadi kebijakan negara yang didukung oleh budaya penyiksaan yang diproduksi secara sosial, dibela secara politik, dan dinormalisasi secara publik," urai Albanese.
Komite PBB Melawan Penyiksaan (UN Committee against Torture) mengecam Israel pada November tahun lalu atas "kebijakan penyiksaan dan perlakuan buruk yang terorganisasi dan meluas selama periode pelaporan, yang meningkat secara signifikan sejak 7 Oktober 2023.
Laporan: Redaksi
Bagikan

Komentar
Berita Terkait

Mesir desak PBB untuk akhiri pertumpahan darah di Timur Tengah secepatnya
Indonesia
•
30 Sep 2024

China siap tingkatkan kerja sama konservasi spesies terancam punah dengan AS
Indonesia
•
01 Oct 2023

Kunjungan Biden ke Arab Saudi tegaskan pengaruh Amerika di Timur Tengah
Indonesia
•
15 Jul 2022

China tangkap 880 lebih buronan yang kabur ke luar negeri dalam operasi pemberantasan kejahatan ekonomi
Indonesia
•
20 May 2026


Berita Terbaru

Iran resmikan pangkalan rudal baru, tampung rudal balistik dan jelajah
Indonesia
•
11 Nov 2026

Maduro lawan dakwaan di AS, tim pembela ajukan kekebalan hukum kepala negara berdaulat
Indonesia
•
11 Nov 2026

Kembang api dan api unggun picu lonjakan polusi udara di Inggris, PM2.5 melonjak hingga 600
Indonesia
•
10 Nov 2026

Iran produksi rudal dan ‘drone’ di fasilitas bawah tanah, ancam beri kejutan militer jika AS kembali serang
Indonesia
•
09 Nov 2026
