Peningkatan perjanjian ACFTA 3.0 tidak hanya memperkuat hubungan ekonomi antara ASEAN dan China, tetapi juga membuka peluang besar bagi Indonesia.

Jakarta (Xinhua/Indonesia Window) – Pemerintah Republik Indonesia mendukung penuh Protokol Peningkatan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ASEAN-China Free Trade Area/ACFTA) 3.0 yang ditandatangani dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-China di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Selasa (28/10). Peningkatan kerja sama ini diharapkan membawa peluang ekonomi baru bagi Indonesia.

"Indonesia mendukung penuh peningkatan perjanjian ini mengingat adanya kebutuhan untuk menjawab tantangan perdagangan yang terus berkembang, seperti pengaruh kemajuan teknologi dan meningkatnya kesadaran terhadap isu lingkungan," kata Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso dalam keterangannya.

Terdapat tiga bidang kerja sama utama (flagship) baru yang tercantum dalam pembaruan protokol ini, yaitu ekonomi digital khususnya perdagangan elektronik (e-commerce) lintas batas, ekonomi hijau, dan konektivitas rantai pasok.

Peningkatan perjanjian ACFTA 3.0 ini tidak hanya memperkuat hubungan ekonomi antara ASEAN dan China, tetapi juga membuka peluang besar bagi Indonesia. Budi menyebut manfaat nyata yang dapat diperoleh Indonesia berupa peningkatan kapasitas (knowledge sharing), mengingat China memiliki keunggulan dalam bidang teknologi serta penerapan model ekonomi sirkular di berbagai sektor.

Menurut Budi, kemitraan ekonomi dengan China memiliki nilai strategis yang tinggi bagi ASEAN dan Indonesia, terutama dalam memperkuat daya saing ekspor dan memperluas akses pasar bagi produk nasional, karena China merupakan mitra dagang utama bagi Asia Tenggara. Tahun lalu, nilai transaksi perdagangan barang antara ASEAN dan China mencapai 772 miliar dolar AS.

*1 dolar AS = 16.622 rupiah

Seremoni penandatanganan dokumen protokol peningkatan ACFTA 3.0 yang berlangsung pada Selasa itu dilakukan secara simbolis oleh Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Abdul Aziz dan Menteri Perdagangan China Wang Wentao, serta disaksikan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan PM China Li Qiang.

Indonesia telah lebih dahulu menandatangani dokumen tersebut melalui Menteri Perdagangan Budi Santoso pada Sabtu (25/10) bersama perwakilan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Selanjutnya, pemerintah Indonesia akan memulai proses ratifikasi serta penyesuaian dengan kebijakan domestik.

Laporan: Redaksi