Penolakan terhadap perluasan permukiman Israel disampaikan dalam pertemuan darurat tingkat menteri luar negeri Komite Eksekutif Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Jeddah, Arab Saudi (Xinhua/Indonesia Window) – Penolakan terhadap perluasan permukiman Israel disampaikan dalam pertemuan darurat tingkat menteri luar negeri Komite Eksekutif Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada Kamis (26/2).

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis usai pertemuan itu, OKI secara tegas mengecam langkah-langkah yang dilakukan Israel untuk memperluas aktivitas permukiman di wilayah Palestina yang diduduki.

Pertemuan itu juga mengecam pernyataan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Israel Mike Huckabee dan mengkritik keputusan Kedutaan Besar AS yang memberikan layanan konsuler kepada para pemukim Israel di Tepi Barat yang diduduki, dan menyebut langkah semacam itu mendorong kendali Israel atas tanah Palestina dan Arab.

Para peserta pertemuan menyerukan percepatan penerapan rencana yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump, termasuk melanjutkan rencananya ke tahap kedua, mewujudkan gencatan senjata yang komprehensif dan berkelanjutan, memastikan penarikan penuh pasukan Israel, serta memfasilitasi penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke Jalur Gaza.

Pertemuan itu menyatakan dukungan terhadap Negara Palestina dalam melakukan upaya pemulihan dan rekonstruksi, sembari menegaskan kembali kesatuan wilayah Palestina, termasuk Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Pertemuan tersebut memutuskan untuk menempuh langkah-langkah politik dan hukum untuk menggugat kebijakan Israel. OKI menyerukan kepada komunitas internasional agar menyediakan perlindungan bagi masyarakat Palestina dan menegaskan kembali dukungannya terhadap berbagai upaya untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas dugaan pelanggaran yang dilakukannya.

Pertemuan itu menyuarakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya ketegangan dan retorika yang semakin arogan di Timur Tengah, termasuk laporan ancaman penggunaan kekuatan terhadap Iran serta penguatan pasukan militer ofensif.

Pertemuan itu memperingatkan bahwa meningkatnya ketegangan militer dapat menimbulkan konsekuensi yang serius dan tidak dapat diprediksi bagi perdamaian dan keamanan regional maupun global, serta berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi, ketahanan energi, dan prospek pembangunan perekonomian-perekonomian yang sedang berkembang (emerging). 

Laporan: Redaksi