Perusahaan Israel NSO Group memberikan akses kepada pemerintah Amerika Serikat (AS) ke salah satu senjata terkuatnya, yakni alat geolokasi yang secara diam-diam dapat melacak ponsel di seluruh dunia tanpa sepengetahuan atau persetujuan pengguna ponsel.

New York City, AS (Xinhua) – Di bawah kontrak rahasia yang difinalisasi pada 8 November 2021, perusahaan Israel NSO Group memberikan akses kepada pemerintah Amerika Serikat (AS) ke salah satu senjata terkuatnya, yakni alat geolokasi yang secara diam-diam dapat melacak ponsel di seluruh dunia tanpa sepengetahuan atau persetujuan pengguna ponsel, lapor The New York Times (NYT) pada Ahad (2/4).

"Hanya lima hari sebelumnya, pemerintahan Biden mengumumkan pihaknya telah mengambil tindakan terhadap NSO, yang alat-alat peretasnya telah disalahgunakan selama bertahun-tahun oleh pemerintah di seluruh dunia untuk memata-matai lawan politik, aktivis hak asasi manusia, dan jurnalis," kata laporan itu.

Gedung Putih memasukkan NSO ke dalam daftar hitam Departemen Perdagangan AS, menyatakan perusahaan tersebut sebagai ancaman keamanan nasional, serta mengirimkan pesan agar perusahaan-perusahaan Amerika berhenti berbisnis dengan perusahaan itu, ungkap laporan.

Kontrak rahasia itu "melanggar kebijakan publik pemerintahan Biden dan tampaknya masih aktif," kata laporan NYT. Menurut laporan, kontrak itu menyebutkan bahwa "pemerintah AS" akan menjadi pengguna akhir dari alat tersebut, meski tidak jelas lembaga pemerintah mana yang mengesahkan kesepakatan dan mungkin menggunakan perangkat pengintai (spyware) tersebut.

Spyware adalah jenis perangkat lunak berbahaya - atau malware - yang diinstal pada perangkat komputasi tanpa sepengetahuan pengguna akhir. Spyware menyerang perangkat, mencuri informasi sensitif dan data penggunaan internet, dan meneruskannya ke pengiklan, perusahaan data, atau pengguna eksternal lainnya.

"Ketika ditanya soal kontrak itu, pejabat Gedung Putih mengaku baru mendengar kabar tersebut. Juru bicara Gedung Putih dan Kantor Direktur Intelijen Nasional AS pun menolak berkomentar lebih lanjut, sehingga meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab tentang apa yang sesungguhnya diketahui oleh para pejabat intelijen atau penegak hukum tentang kontrak itu ketika ditandatangani?" tulis laporan NYT.

"Kontrak rahasia itu lebih lanjut menjelaskan tentang perselisihan yang sedang terjadi, baik antarpemerintah maupun di dalam satu pemerintahan, termasuk AS, tentang pengendali senjata siber yang kuat," imbuh laporan tersebut.

Laporan: Redaksi