PM Selandia Baru sebut negaranya tidak akan bergabung dengan Dewan Perdamaian usulan Trump

Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon berpidato dalam ajang China Business Summit 2025 di Auckland, Selandia Baru, pada 18 Juli 2025. (Xinhua/Long Lei)
Selandia Baru tidak akan bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Wellington, Selandia Baru (Xinhua/Indonesia Window) – Selandia Baru tidak akan bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, demikian disampaikan oleh Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Christopher Luxon dalam sebuah pernyataan pada Jumat (30/1).
Luxon mengatakan pihak pemerintah telah mempertimbangkan tawaran tersebut dan memutuskan tidak akan menerima undangan untuk bergabung dengan dewan tersebut dalam "formatnya saat ini".
Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters menyebutkan di media sosial X bahwa Selandia Baru, sebagai pendiri utama sekaligus pendukung setia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menganggap penting bahwa pekerjaan dewan tersebut melengkapi dan konsisten dengan Piagam PBB.
Trump secara resmi meluncurkan Dewan Perdamaian pada 22 Januari lalu dalam Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Davos, Swiss.
Laporan: Redaksi
Bagikan
Komentar
Berita Terkait

Jajak pendapat: 68 persen warga jepang dukung diplomasi yang lebih independen dari AS
Indonesia
•
27 Apr 2025

IRNA sebut serangan Iran hantam situs intelijen militer Israel, bukan rumah sakit
Indonesia
•
20 Jun 2025

Hamas tembakkan roket ke Israel saat IDF perluas operasi darat di Gaza
Indonesia
•
21 Mar 2025

Para pemimpin Med9 desak gencatan senjata dan upaya diplomatik di Timur Tengah
Indonesia
•
13 Oct 2024
Berita Terbaru

Iran akan anggap setiap langkah militer AS sebagai tindakan perang
Indonesia
•
30 Jan 2026

Penyelidikan pidana federal AS terhadap Ketua The Fed Jerome Powell terus bergulir
Indonesia
•
30 Jan 2026

Makin panas dengan AS, militer Iran integrasikan 1.000 ‘drone’ tempur
Indonesia
•
30 Jan 2026

Hukum makin diinjak oleh ‘superpower’, PBB serukan rombak sistem global
Indonesia
•
30 Jan 2026
