Pejabat Hong Kong: Pengetatan kontrol produk akuatik Jepang sangat masuk akal

Orang-orang berunjuk rasa menentang rencana pemerintah Jepang membuang air limbah yang terkontaminasi nuklir ke laut di Fukushima, Jepang, pada 20 Juni 2023. (Xinhua/Zhang Xiaoyu)
Produk-produk akuatik Jepang akan sangat terdampak oleh pembuangan air limbah dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi yang lumpuh ke laut.
Hong Kong (Xinhua) – Sangat masuk akal untuk menerapkan sejumlah langkah pengendalian impor terhadap produk-produk akuatik Jepang mengingat rencana pemerintah Jepang membuang air limbah yang terkontaminasi nuklir dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi yang lumpuh ke laut, kata seorang pejabat pemerintah Daerah Administratif Khusus (Special Administrative Region/SAR) Hong Kong pada Senin (7/8).Tse Chin-wan, sekretaris lingkungan dan ekologi pemerintah SAR Hong Kong, dalam blognya mengatakan bahwa rencana Jepang membuang air limbah yang terkontaminasi nuklir ke laut belum pernah terjadi sebelumnya.Ada sejumlah alasan untuk khawatir terkait bagaimana pemerintah Jepang dapat menjamin bahwa rencana 30 tahun tersebut tidak akan gagal, dan akumulasi bahan radioaktif di lingkungan laut tidak akan menimbulkan masalah, katanya.Rencana Jepang tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan impor makanan Jepang di kalangan masyarakat Hong Kong, sekaligus memengaruhi bisnis banyak restoran Jepang di Hong Kong, katanya, seraya menambahkan bahwa pengetatan langkah kontrol terhadap produk-produk akuatik Jepang merupakan hal yang paling penting untuk melindungi masyarakat Hong Kong, dan Hong Kong tidak boleh menyerah untuk melindungi keamanan pangan serta kesehatan masyarakatnya.Keputusan sepihak Jepang untuk membuang air limbah yang terkontaminasi nuklir ke laut menimbulkan risiko serius terhadap kontaminasi makanan dan radioaktif. Jika pemerintah Jepang tidak berubah pikiran, Hong Kong tidak punya pilihan selain mengadopsi langkah-langkah pengendalian yang sesuai, katanya.Laporan: RedaksiBagikan
Komentar
Berita Terkait

AS perpanjang larangan investasi di perusahaan terkait militer China
Indonesia
•
10 Nov 2021

Myanmar beri grasi pada 7.000 lebih napi dan pangkas masa hukuman Aung San Suu Kyi
Indonesia
•
03 Aug 2023

COVID-19 – WHO: Jangan remehkan Omicron
Indonesia
•
15 Dec 2021

Kejaksaan Korsel akan limpahkan kasus darurat militer Yoon ke Kantor Investigasi Korupsi
Indonesia
•
23 Dec 2024
Berita Terbaru

Nilai mata uang Iran anjlok ke level terendah dalam sejarah di tengah tekanan ekonomi
Indonesia
•
29 Jan 2026

Aktivis AS berencana gelar aksi protes kedua, tuntut agen federal hengkang dari Minnesota
Indonesia
•
29 Jan 2026

Badan Pangan PBB akan hentikan operasi di wilayah Yaman yang dikuasai Houthi, akhiri kontrak 360 pegawai
Indonesia
•
29 Jan 2026

Swedia luncurkan program baru untuk tekan kekerasan laki-laki terhadap perempuan
Indonesia
•
29 Jan 2026
