Perjanjian Perdagangan Timbal Balik ditandatangani oleh Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump dalam pertemuan bilateral antara kedua pemimpin di Washington DC, pada Kamis, 19 Februari 2026, setelah kegiatan Board of Peace.

Jakarta (Indonesia Window) – Pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat resmi menandatangani Perjanjian Perdagangan Timbal Balik bertajuk ‘Toward a New Golden Age for the US–Indonesia Alliance’, di Washington DC, pada Kamis, 19 Februari 2026,

“Ditandatangani secara bersama baik oleh Bapak Presiden Prabowo maupun Presiden Donald Trump. Dan dalam pertemuan bilateral antara kedua pemimpin itu berjalan cukup lama selama 30 menit sesudah kegiatan Board of Peace tadi pagi,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keterangannya kepada awak media.

Dokumen lampiran perjanjian tersebut ditindaklanjuti di kantor United States Trade Representative (USTR) bersama Duta Besar Jamieson Greer. Dalam perjanjian tersebut, Menko Airlangga menyebut bahwa Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Salah satu daripada perjanjian tersebut membentuk council of trade and investment, sehingga ini menjadi forum ekonomi kedua negara. Dan ini hasil daripada agreement of reciprocal trade, sehingga seluruh persoalan investasi dan persoalan perdagangan antara Indonesia dan Amerika nanti akan dibahas dulu di dalam council of trade apabila terjadi kenaikan yang di luar terlalu tinggi atau hal yang dianggap bisa mengganggu neraca daripada kedua negara,” katanya.

Lebih lanjut, Menko Perekonomian menjelaskan bahwa perjanjian ini memiliki visi untuk mewujudkan kemakmuran ekonomi bersama, memperkuat rantai pasok, serta menjunjung tinggi kedaulatan masing-masing negara.

“Jadi saya garis bawahi menghormati kedaulatan dari masing-masing negara itu menjadi bagian daripada perjanjian yang ditandatangani,” lanjutnya.

Sejak pengumuman kebijakan tarif oleh Presiden Trump pada bulan April 2025 lalu, pemerintah Indonesia telah mengirimkan empat surat negosiasi tarif secara berkala.

Menurut Menko Airlangga, sebanyak 90 persen dokumentasi yang dikirim oleh pemerintah Indonesia dipenuhi oleh Amerika Serikat.

“Dalam periode tersebut Indonesia mengunjungi Washington DC empat kali, kemudian tujuh kali putaran perundingan, dan lebih dari sembilan kali pembahasan in person maupun virtual dengan USTR atau Duta Besar Jamieson Greer,” ujar Menko Airlangga.

Laporan: Redaksi