Senat AS juga gagal meloloskan rancangan kebijakan yang didukung oleh Partai Demokrat, yang mencakup ketentuan terkait layanan kesehatan publik.

Washington, Amerika Serikat (Xinhua/Indonesia Window) – Senat Amerika Serikat (AS) pada Rabu (8/10) gagal menyetujui rancangan undang-undang (RUU) anggaran untuk keenam kalinya, sehingga memperpanjang kebuntuan untuk mengakhiri penutupan (shutdown) pemerintahan federal.

Pemungutan suara di Senat mencatatkan hasil 54-45 untuk meloloskan RUU tersebut, yang didukung Partai Republik dan telah lolos di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS. Hasil suara tersebut masih kurang dari ambang batas minimal 60 suara yang dibutuhkan untuk meloloskan RUU tersebut dan menghindari hambatan (filibuster). Dalam pemungutan suara tersebut, tiga anggota Senat dari Partai Demokrat mendukung mayoritas Partai Republik, sama seperti pada pemungutan suara sebelumnya. Namun, kubu Republik gagal mendapatkan dukungan tambahan dari anggota Partai Demokrat lainnya.

Senat AS juga gagal meloloskan rancangan kebijakan yang didukung oleh Partai Demokrat, yang mencakup ketentuan terkait layanan kesehatan publik.

Kedua kubu terus saling menyalahkan atas kebuntuan ini.

"Anggota Demokrat dari Washington telah memilih shutdown pemerintahan ini – dan keluarga, pekerja, serta usaha kecil menjadi pihak yang terpaksa menanggung akibatnya," ujar Ketua DPR AS Mike Johnson, pemimpin Partai Republik di majelis rendah AS tersebut, pada Rabu melalui platform sosial X.

"Pemerintahan mengalami shutdown karena (Presiden AS Donald) Trump dan Partai Republik bersikeras mencabut layanan kesehatan dari Anda. Mereka bahkan tidak mau merundingkannya dengan kami," ujar ketua minoritas Senat AS Chuck Schumer, pemimpin Partai Demokrat di majelis tinggi AS tersebut, dalam unggahannya di X yang ditujukan kepada rakyat Amerika.

Sementara itu, para petinggi Partai Republik tetap teguh pada pendirian mereka bahwa tidak ada yang perlu dinegosiasikan terkait peningkatan subsidi di dalam Undang-Undang Layanan Kesehatan Terjangkau (Affordable Care Act) sebelum pemerintahan dibuka kembali. RUU sementara yang didukung Partai Republik ini akan mendanai pemerintahan hingga 21 November.

Pemerintah federal AS mengalami shutdown sejak 1 Oktober, yang menandai shutdown pemerintahan pertama dalam kurun hampir tujuh tahun.

Menurut analisis Kantor Anggaran Kongres AS (Congressional Budget Office) pada pekan lalu, sekitar 750.000 pekerja federal diperkirakan akan dirumahkan selama shutdown pemerintahan ini.

Badan penerimaan pajak AS, Internal Revenue Service (IRS), mengumumkan di situs webnya pada Rabu bahwa akan merumahkan hampir separuh pegawainya, atau sekitar 34.000 orang, sebagai bagian dari rencana kontingensi sehubungan dengan shutdown pemerintah federal.

Laporan: Redaksi