Serangan udara Israel mengakibatkan kerusakan parah pada Bandar Udara (Bandara) Internasional Sanaa, menghancurkan landasan pacu, sebuah pesawat penumpang, dan infrastruktur penting, sehingga fasilitas tersebut tak dapat beroperasi.

Sanaa, Yaman (Xinhua/Indonesia Window) – Serangan udara Israel mengakibatkan kerusakan parah pada Bandar Udara (Bandara) Internasional Sanaa pada Selasa (6/5), menghancurkan landasan pacu, sebuah pesawat penumpang, dan infrastruktur penting, sehingga fasilitas tersebut tak dapat beroperasi. Demikian diungkap seorang pejabat bandara yang tidak bersedia disebutkan namanya kepada Xinhua.

Serangan yang menghantam Sanaa, ibu kota Yaman, dan Provinsi Amran yang berdekatan pada sore hari itu menewaskan tiga orang dan melukai sedikitnya 39 orang, menurut otoritas kesehatan yang dikelola Houthi. Jumlah korban dilaporkan oleh al-Masirah TV milik Houthi.

Sejumlah warga mengatakan api berkobar selama berjam-jam di dua pembangkit listrik di Sanaa, dengan api yang berkobar hingga malam hari.

Militer Israel mengatakan serangan tersebut merupakan balasan atas serangan rudal yang diluncurkan oleh Houthi pada Ahad (4/5) pagi yang menargetkan Bandar Udara Ben Gurion dekat Tel Aviv. Serangan itu melukai delapan orang dan menyebabkan kerusakan di dekat bandara, menurut otoritas Israel.

Dalam sebuah unggahan di platform media sosial X, pejabat senior Houthi Mohammed Ali al-Houthi bersumpah akan melakukan pembalasan lebih lanjut, menjanjikan serangan rudal terhadap Israel "dalam beberapa jam mendatang."

Kelompok Houthi, yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman, meluncurkan drone dan rudal ke arah Israel sejak November 2023, dengan alasan solidaritas bagi rakyat Palestina di tengah perang di Gaza.

Kelompok tersebut tidak memiliki sistem pertahanan udara modern dan infrastruktur perlindungan sipilnya terbatas. Kota-kota di bawah kendali Houthi, termasuk Sanaa, tidak memiliki tempat penampungan umum, dan fasilitas-fasilitas penting seperti Bandara Sanaa berfungsi sebagai penghubung vital untuk warga sipil, operasi kemanusiaan, dan akses diplomatik.

Laporan: Redaksi