[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_9":10},"root",{"_5":6,"_7":8},"locale","id","isCms",false,"routes/tags/$slug",{"_11":12,"_13":14,"_15":16,"_105":106,"_112":108,"_116":111,"_117":-5},"slug","perdagangan-orang","ads",[],"posts",[17],{"_6":18,"_19":20,"_11":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31,"_32":33,"_34":35,"_36":37,"_38":39,"_40":41,"_42":43,"_44":45,"_46":47,"_48":49,"_50":51,"_52":45,"_53":54,"_55":56,"_57":58,"_59":60,"_102":103,"_69":104},"019bb77f-9947-7168-96a1-9753e848f19f","title","Presiden: Perdagangan orang harus diberantas tuntas","perdagangan-orang-harus-dibahas-di-ktt-asean","main_id","019bb73f-28ac-70ed-836a-68ade28a117a","main_name","Nasional","main_slug","nasional","date","2023-05-08 17:21:09","author_id","019bb745-b426-73a2-9a49-5ddcb6765ea0","author_name","indowin","full_name","Indonesia Window","author_firstname","Indonesia","author_slug","indonesiawindow","content","

Perdagangan orang harus diberantas dan tindak pidana tersebut harus dibahas di KTT ASEAN karena korban kejahatan ini adalah rakyat ASEAN, termasuk sebagian besar warga negara Indonesia (WNI).

\r\n

Jakarta (Indonesia Window) – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) harus diberantas, karena itu presiden mendorong pembahasan TPPO terutama online scams pada penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN.

“Saya tegaskan bahwa kejahatan perdagangan manusia harus diberantas tuntas dari hulunya sampai ke hilir. Saya ulangi, harus diberantas tuntas,” ujar presiden dalam keterangan pers di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin.

Perdagangan orang harus diberantas dan tindak pidana tersebut harus dibahas di KTT ASEAN karena korban kejahatan ini merupakan rakyat ASEAN, termasuk sebagian besar warga negara Indonesia (WNI), katanya seraya menambahkan, KTT ASEAN kali ini akan menyepakati kerja sama dalam pemberantasan TPPO ini.

“Dalam KTT nanti akan diadopsi dokumen kerja sama penanggulangan perdagangan orang akibat penyalahgunaan teknologi,” ungkapnya.

Jokowi juga menyampaikan sejumlah TPPO yang berhasil diungkap negara-negara ASEAN, termasuk penyelamatan 1.048 orang dari 10 negara, di mana 143 di antaranya adalah dari Indonesia, pada 5 Mei oleh otoritas Filipina dan perwakilan negara lain, termasuk Indonesia

Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah menyelamatkan 20 WNI korban TPPO di Myanmar.

“Baru-baru ini, pemerintah Indonesia telah menyelamatkan 20 WNI korban perdagangan manusia dari Myanmar. Ini betul-betul sesuatu yang tidak mudah, karena lokasinya berada di wilayah konflik,” imbuhnya.

KTT ASEAN akan berlangsung pada 10-11 Mei 2023, dan Presiden Jokowi dijadwalkan akan mengikuti delapan pertemuan yang tujuh antaranya akan dipimpin langsung oleh presiden.

Pertemuan tersebut yaitu sesi plenary dan retreat, pertemuan IMT-GT (Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle), pertemuan BIMP-EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines East ASEAN Growth Area), serta serangkaian pertemuan dengan parlemen, pebisnis, pemuda, dan high level task force yang bertugas menyiapkan visi jangka panjang ASEAN.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi seusai rapat terbatas tentang persiapan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) yang dipimpin oleh presiden, pada Kamis (27/4) di Istana Merdeka, Jakarta.

Laporan: Redaksi","excerpt","Perdagangan orang harus diberantas dan tindak pidana tersebut harus dibahas di KTT ASEAN karena korban kejahatan ini adalah rakyat ASEAN, termasuk sebagian besa...","seo_kw","perdagangan orang","seo_title","Perdagangan orang harus dibahas di KTT ASEAN","seo_description","Perdagangan orang harus diberantas dan tindak pidana tersebut harus dibahas di KTT ASEAN karena korban kejahatan ini adalah rakyat ASEAN.","image","2023/05/KONPERS-DI-BAJO-1024x507-1.jpg","image_alt","image_caption","Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat memberi keterangan pers di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin, antara lain terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang harus dibahas DI KTT ASEAN. (Sekretariat Kabinet RI) ","image_url","https://indonesiawindow.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/2023/05/KONPERS-DI-BAJO-1024x507-1.jpg","status","publish","tags",[61,77,83,90,97],{"_6":62,"_63":64,"_65":66,"_11":67,"_50":-5,"_68":-5,"_69":70,"_71":70,"_72":73},"019bb744-2d89-7054-b1e1-ada30fc41d8d","old_id",3883,"name","ASEAN Comprehensive Recovery Framework","asean-comprehensive-recovery-framework","description","created_at","2026-01-13T12:10:57.000000Z","updated_at","pivot",{"_74":18,"_75":62,"_69":76,"_71":76},"post_id","tag_id","2026-01-13T13:15:51.000000Z",{"_6":78,"_63":79,"_65":80,"_11":81,"_50":-5,"_68":-5,"_69":70,"_71":70,"_72":82},"019bb744-2d91-7330-8c4c-5da61bf58a1d",3885,"ASEAN Framework on Public Health Emergencies","asean-framework-on-public-health-emergencies",{"_74":18,"_75":78,"_69":76,"_71":76},{"_6":84,"_63":85,"_65":86,"_11":87,"_50":-5,"_68":-5,"_69":88,"_71":88,"_72":89},"019bb744-69e8-7101-8172-5b55841634cf",9655,"ASEAN Outlook on Indo-Pacific","asean-outlook-on-indo-pacific","2026-01-13T12:11:12.000000Z",{"_74":18,"_75":84,"_69":76,"_71":76},{"_6":91,"_63":92,"_65":93,"_11":94,"_50":-5,"_68":-5,"_69":95,"_71":95,"_72":96},"019bb744-b117-725b-851f-fdcbde7627b0",17564,"ASEAN Plus Three","asean-plus-three","2026-01-13T12:11:30.000000Z",{"_74":18,"_75":91,"_69":76,"_71":76},{"_6":98,"_63":99,"_65":45,"_11":12,"_50":-5,"_68":-5,"_69":100,"_71":100,"_72":101},"019bb744-da5b-7233-b13f-e961c20855cb",21933,"2026-01-13T12:11:41.000000Z",{"_74":18,"_75":98,"_69":76,"_71":76},"comments",[],"2023-05-08","pagination",{"_107":108,"_109":108,"_110":111,"_112":108,"_113":108,"_114":115},"count",1,"total","perPage",12,"currentPage","totalPages","links",{},"pageSize","error","actionData","errors"]