
Putin sebut 50.000 tentara Rusia diterjunkan lawan unit tempur Ukraina

Presiden Rusia Vladimir Putin berpidato dalam sesi pleno pertemuan tahunan ke-19 Klub Diskusi Valdai di wilayah Moskow, Rusia, pada 27 Oktober 2022. (siaran pers Kremlin)
Tentara Rusia yang telah terlibat dalam ‘operasi militer’ Moskow di Ukraiana terdiri atas 50.000 yang dimobilisasi untuk bertempur melawan unit-unit tempur di Ukraina, 80.000 di zona ‘operasi militer khusus’, dan 320.000 wajib militer di kamp pelatihan di Rusia.
Jakarta (Indonesia Window) – Presiden Rusia Vladimir Putin pada Senin (7/11) mengatakan bahwa 50.000 tentara Rusia telah dimobilisasi untuk bertempur melawan unit-unit tempur di Ukraina, kantor berita Interfax melaporkan.Putin mengatakan 80.000 tentaranya berada "di zona operasi militer khusus" – istilah yang digunakan Rusia untuk perangnya di Ukraina – dan sisanya dari hampir 320.000 wajib militer berada di kamp pelatihan di Rusia.“Kami sekarang memiliki 50.000 (tentara) yang melawan unit tempur mereka. Sisanya belum ambil bagian dalam pertempuran,” sebut Interfax mengutip Putin saat berkunjung ke wilayah Tver, di luar Moskow.Pada bulan September, Putin mengumumkan upaya ‘mobilisasi parsial’ untuk memanggil ratusan ribu prajurit baru untuk berperang setelah Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah dalam serangan balasan. Langkah itu memicu eksodus ratusan ribu orang Rusia dan memicu protes anti-perang di seluruh negeri.Pekan lalu Putin mengatakan total 318.000 tentara telah dipanggil untuk wajib militer.Rusia mengakhiri upaya mobilisasi parsial pada akhir Oktober, dengan menteri pertahanan Sergei Shoigu mengatakan pada 28 Oktober bahwa sekitar 41.000 prajurit Rusia telah bergabung dengan unit tempur mereka untuk bertempur di Ukraina.Korea Utara membantah
Sementara itu, Korea Utara mengatakan tidak pernah melakukan transaksi senjata dengan Rusia dan tidak memiliki rencana untuk melakukannya di masa depan. Hal ini menyangkal tuduhan Amerika Serikat (AS) bahwa Pyongyang memasok Moskow dengan peluru artileri untuk digunakan dalam perangnya di Ukraina, kantor berita negara KCNA melaporkan pada Selasa."Kami sekali lagi menjelaskan bahwa kami tidak pernah memiliki 'urusan senjata' dengan Rusia dan bahwa kami tidak memiliki rencana untuk melakukannya di masa depan," sebut KCNA mengutip wakil direktur urusan luar negeri militer Kementerian Pertahanan Nasional Korea Utara.Pekan lalu, juru bicara Gedung Putih untuk Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan, “Informasi kami menunjukkan bahwa Korea Utara secara diam-diam memasok sejumlah besar peluru artileri untuk perang Rusia di Ukraina, sementara mengaburkan tujuan sebenarnya dari pengiriman senjata dengan mencoba membuat sepertinya mereka dikirim ke negara-negara di Timur Tengah atau Afrika Utara.”Washington juga menuduh Iran memasok Rusia dengan drone yang digunakan dalam perang Moskow melawan Ukraina.Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan pekan lalu bahwa sanksi Korea Utara adalah pilihan di meja diskusi, “Sama seperti kami menggunakan setiap alat dan akan menggunakan setiap alat untuk melawan penyediaan senjata Iran ke Rusia, kami akan melakukan sama dalam hal penyediaan senjata Korea Utara ke Rusia.”Sumber: Reuters; Al Arabiya EnglishLaporan: RedaksiBagikan

Komentar
Berita Terkait

China rilis regulasi perdagangan emisi karbon
Indonesia
•
05 Feb 2024

Hamas akan tinjau rencana gencatan senjata dari AS
Indonesia
•
30 Sep 2025

Bahas pendanaan untuk Israel, sidang Senat AS berulang kali diinterupsi pengunjuk rasa
Indonesia
•
02 Nov 2023

Utusan PBB sebut stabilitas Libya penting untuk keamanan regional
Indonesia
•
24 Aug 2023


Berita Terbaru

Feature – Saat ekonomi terpuruk, makanan gratis jadi harapan bagi warga rentan di Sanaa, Yaman
Indonesia
•
17 Mar 2026

Fokus Berita – Misi militer AS di Selat Hormuz ditolak sekutu Eropa
Indonesia
•
17 Mar 2026

Komandan Korps Garda Revolusi sebut Selat Hormuz tidak ditutup, tetapi berada di bawah kendali Iran
Indonesia
•
17 Mar 2026

Iran tak minta gencatan senjata atau negosiasi, siap bela diri selama yang diperlukan
Indonesia
•
17 Mar 2026
