Wakil Presiden Filipina Sara Duterte telah mengajukan petisi ke Mahkamah Agung Filipina yang mempertanyakan kesesuaian dengan konstitusi dan keabsahan dari pengaduan pemakzulan keempat yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) negara tersebut.

Manila, Filipina (Xinhua/Indonesia Window) – Wakil Presiden (Wapres) Filipina Sara Duterte telah mengajukan petisi ke Mahkamah Agung Filipina yang mempertanyakan kesesuaian dengan konstitusi dan keabsahan dari pengaduan pemakzulan keempat yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Filipina, demikian disampaikan juru bicara (jubir) Pengadilan Tinggi Filipina pada Rabu (19/2).

Jubir Mahkamah Agung itu mengonfirmasi bahwa Pengadilan Tinggi telah menerima petisi Duterte pada Selasa (18/2). Namun, Pengadilan Tinggi belum mengambil tindakan terkait hal tersebut.

Dalam petisi Duterte, sebuah firma hukum yang mewakili Duterte mengatakan bahwa wapres yang dimakzulkan tersebut "meminta intervensi yudisial dari Pengadilan Tinggi untuk menjunjung tinggi proses hukum yang adil dan mengungkapkan kekhawatiran hukum serta konstitusional yang serius."

Pada 5 Februari 2025, DPR Filipina memakzulkan Duterte setelah 215 dari 306 anggotanya menandatangani dan memverifikasi pengaduan pemakzulan terhadap sang wapres.

Selain petisi Duterte, sekelompok pengacara yang mendukung wapres Filipina itu juga pada Selasa mengajukan petisi terpisah kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan pemakzulan itu dan mencegah Senat melanjutkan ke proses persidangan, dengan alasan kurangnya waktu yang disediakan untuk mengevaluasi pengaduan tersebut di DPR.

Laporan: Redaksi