Jakarta (Indonesia Window) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI), Ahmad Muzani, mengatakan wakil presiden RI nonaktif, Gibran Rakabuming Raka, telah menyerahkan surat pengunduran dirinya.

“Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menerima wakil presiden Republik Indonesia, mas Gibran Rakabuming. Pertemuan berlangsung kurang lebih 20 menit,” ujar Ketua MPR RI saat menyampaikan pernyataan pers di gedung MPR RI Jakarta, pada Kamis, tidak lama setelah pertemuan tersebut.

Dia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan tujuannya menemui pimpinan MPR RI untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

“Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” ujar Ahmad Muzani, seraya menambahkan, Gibran meminta agar MPR RI dapat segera memproses surat tersebut.

“Dan hari ini, majelis akan melaksanakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut, sehingga MPR bisa segera melaksanakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya,” urai Ketua MPR RI.

Dia menjelaskan, berdasarkan konstitusi MPR RI memiliki waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan wakil presiden definitif pengganti Gibran.

Ahmad Muzani berharap proses demokrasi tersebut berjalan dengan baik, dan peristiwa pengunduran diri Gibran menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi bangsa dan rakyat Indonesia.

Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa Presiden RI harus memberikan dua nama kandidat wakil presiden pengganti dalam waktu 14 hari sejak MPR RI mengeluarkan surat permintaan untuk hal tersebut.

Sebelumnya, pada Selasa (10/11), Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa Gibran telah menyampaikan niat pengunduran diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo.

Hal ini menyusul polemik dokumen kelulusan Gibran di luar negeri yang telah disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia (RI).

Dikutip dari situs jejaring MKRI yang dipublikasikan pada 6 Oktober lalu, Mahkamah Konstitusi menyatakan, tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu.

Laporan: Redaksi