
Kemenlu China: AS masukkan entitas China ke daftar hitam untuk rusak kemakmuran dan stabilitas Xinjiang

Foto dari udara yang diabadikan pada 17 Juli 2023 ini menunjukkan kawanan kuda yang sedang berderap di sebuah taman lahan basah yang terletak di wilayah Zhaosu, Prefektur Otonom Etnis Kazak Ili, Daerah Otonom Uighur Xinjiang, China barat laut. Dengan sumber daya pariwisata yang melimpah, wilayah Zhaosu memasuki masa puncak pariwisata di musim panas. (Xinhua/Hao Zhao)
Amerika Serikat pada 1 Agustus lalu menambahkan lebih banyak perusahaan China ke dalam daftar entitas yang diduga melakukan "kerja paksa", bertujuan untuk merusak kemakmuran dan stabilitas Xinjiang serta menghambat perkembangan China.
Beijing, China (Xinhua) – Langkah Amerika Serikat (AS) untuk memasukkan entitas-entitas China ke dalam daftar hitam dan mengincar lebih banyak perusahaan China lainnya bertujuan untuk merusak kemakmuran dan stabilitas Xinjiang serta menghambat perkembangan China, kata seorang juru bicara (jubir) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) China di Beijing pada Rabu (2/8).Jubir tersebut mengatakan bahwa tuduhan "kerja paksa" di Xinjiang hanyalah kebohongan besar yang disebarkan oleh elemen-elemen anti-China untuk mencemarkan nama baik China. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas laporan bahwa AS pada 1 Agustus lalu menambahkan lebih banyak perusahaan China ke dalam daftar entitas yang diduga melakukan "kerja paksa"."Hal ini sangat bertolak belakang dengan fakta bahwa hak-hak tenaga kerja dari semua latar belakang etnis di Xinjiang dilindungi secara efektif," imbuh jubir itu.Pemberlakuan apa yang disebut sebagai "Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uighur" oleh AS berdasarkan kebohongan semacam itu merugikan aturan perdagangan internasional serta stabilitas rantai pasokan dan industri global, dan langkah untuk memasukkan entitas-entitas China ke dalam daftar hitam dan mengincar lebih banyak perusahaan China lainnya bertujuan untuk merusak kemakmuran dan stabilitas Xinjiang serta menghambat perkembangan China, urai jubir tersebut."Kami mengutuk dan menolak hal ini serta akan mengambil tindakan tegas untuk melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan-perusahaan China," ujar jubir tersebut.Laporan: RedaksiBagikan

Komentar
Berita Terkait

Rencana penutupan pembangkit listrik batu bara terbesar di Australia ditunda hingga 2029
Indonesia
•
20 Jan 2026

AS dan Jerman akan kirim kendaraan tempur untuk Ukraina
Indonesia
•
06 Jan 2023

Warga non Saudi dengan pasangan orang Saudi tak perlu tes PCR
Indonesia
•
16 Dec 2021

UE sepakati larangan sebagian besar minyak Rusia
Indonesia
•
31 May 2022


Berita Terbaru

Badan Maritim PBB hentikan evakuasi setelah serangan di Teluk Oman, 11.000 pelaut terjebak di Selat Hormuz
Indonesia
•
26 Jun 2026

Iran desak AS hentikan interpretasi yang bertentangan dengan MoU perdamaian
Indonesia
•
26 Jun 2026

Arab Saudi tangguhkan perjalanan ke tiga negara Afrika, cegah penyebaran Ebola
Indonesia
•
26 Jun 2026

Oman tegaskan Selat Hormuz tak akan kenakan biaya transit, jamin navigasi tetap aman
Indonesia
•
26 Jun 2026
