Yerusalem (Al-Quds), Wilayah Palestina yang diduduki – Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu pada Ahad (9/8) secara resmi menolak rencana 15 poin yang didukung Amerika Serikat (AS) untuk mengakhiri konflik di Gaza, seraya menegaskan bahwa Israel tidak akan menarik pasukannya dari wilayah kantong tersebut hingga Hamas sepenuhnya dilucuti.

Penolakan tersebut menandai penentangan eksplisit pertama Israel terhadap kerangka perdamaian Gaza yang diusulkan oleh pihak yang disebut ‘Dewan Perdamaian’ (Board of Peace) pimpinan AS, sekaligus menyingkap perbedaan besar antara Israel dan Hamas mengenai urutan dan persyaratan untuk mengakhiri permusuhan.

Netanyahu menyatakan bahwa Israel "tidak menerima dokumen 15 poin tersebut", dengan berargumen bahwa penarikan mundur pasukan Israel hanya akan dilakukan setelah "pelucutan senjata secara sungguh-sungguh" terhadap Hamas.

"Ketika saya berbicara tentang pelucutan senjata Hamas, yang saya maksud adalah senjata berat, senjata yang lebih ringan, semua jenis senjata," kata Netanyahu dalam sebuah rapat kabinet pekanan.

Apa rencananya?

Rencana tersebut disusun pada Mei lalu oleh Nickolay Mladenov selaku "perwakilan tinggi untuk Gaza" dari "Dewan Perdamaian", dan diumumkan secara resmi oleh Presiden AS Donald Trump pada akhir Juli.

Saat itu, Trump mengatakan bahwa dewan tersebut telah mencapai kesepakatan mengenai "pelucutan senjata menyeluruh" Hamas dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya di Gaza.

Berdasarkan kerangka kerja tersebut, pihak Hamas harus menyerahkan persenjataannya, sementara pasukan Israel secara bertahap akan menarik diri dari Gaza dan digantikan oleh Pasukan Stabilisasi Internasional yang bekerja berdampingan dengan struktur kepolisian Palestina yang telah direformasi.

Rencana tersebut juga menyerukan akses kemanusiaan, upaya rekonstruksi, serta pembentukan badan interim untuk mengelola Jalur Gaza, dengan tujuan akhir memungkinkan Otoritas Palestina kembali menjalankan tanggung jawabnya di Gaza dan Tepi Barat, menurut para pejabat Mesir yang terlibat dalam mediasi rencana tersebut beserta tahapan implementasi selanjutnya.

Sehari setelah pengumuman Trump, Hamas menyatakan telah menerima versi terbaru rencana tersebut setelah melalui perundingan, tetapi masih mengaitkan pengaturan pelucutan senjata dengan sejumlah prasyarat, termasuk penghentian total "agresi", penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah kantong tersebut, serta kemajuan nyata dalam upaya rekonstruksi.

Perselisihan

Kendala utamanya terletak pada perselisihan mendasar mengenai langkah mana yang harus didahulukan, pelucutan senjata Hamas atau penarikan mundur pasukan Israel.

Israel bersikeras bahwa Hamas harus terlebih dahulu menyerahkan seluruh persenjataannya sebelum penarikan pasukan Israel dari Gaza, dengan alasan bahwa pengaturan gencatan senjata tanpa penghapusan total kemampuan militer Hamas akan menyisakan ancaman keamanan yang belum terselesaikan.

"Mereka memiliki berbagai gagasan, beberapa di antaranya dapat kami terima dan sebagian lainnya tidak, dan kami tahu bagaimana cara mempertahankan pendirian kami dalam masalah-masalah ini," ujar Netanyahu, seraya menegaskan bahwa Israel akan terus melancarkan serangan di wilayah kantong tersebut guna "menangkal berbagai ancaman".

Namun, Hamas menolak pelucutan senjata secara sepihak sebelum berakhirnya operasi militer Israel dan penarikan mundur pasukan dari Gaza.

Kelompok tersebut berargumen bahwa setiap pembahasan mengenai persenjataan harus menjadi bagian dari kesepakatan politik yang lebih luas serta dikaitkan dengan jaminan atas upaya rekonstruksi dan hak-hak rakyat Palestina.

Kelanjutan

Perselisihan mengenai rencana Gaza itu terjadi di tengah ketidakpastian yang masih berlanjut mengenai masa depan wilayah kantong tersebut setelah berbulan-bulan konflik.

Menyusul pengumuman Netanyahu, Hamas kembali menegaskan komitmennya terhadap rencana tersebut dan menyerukan kepada pihak-pihak terkait untuk membantu mengimplementasikan kesepakatan itu.

Para analis menilai penolakan Netanyahu terhadap rencana perdamaian tersebut mencerminkan pertimbangan politik domestik.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Palestina Varsen Aghabekian Shahin menuduh Netanyahu berupaya mengulur waktu untuk menunda kesepakatan Gaza hingga setelah pemilu Israel pada Oktober, dengan menyatakan bahwa pemimpin Israel tersebut "tidak berniat mencapai kesepakatan".

Anggota biro politik Hamas, Basem Naim, mengatakan melalui platform X bahwa kelompok tersebut berharap para mediator dan AS sebagai penjamin dapat mencegah pemerintah Netanyahu menghambat proses tersebut karena "alasan politik dan elektoral internal".

Mesir, yang merupakan salah satu mediator utama dalam perundingan gencatan senjata di Gaza, juga mendesak semua pihak untuk memenuhi komitmen mereka dan menahan diri dari tindakan yang dapat menghambat kemajuan.

Menlu Mesir Badr Abdelatty menekankan pentingnya mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati, termasuk akses kemanusiaan yang berkelanjutan, penarikan total pasukan Israel dari Gaza, serta pengaturan kehadiran Pasukan Stabilisasi Internasional.

Netanyahu juga menegaskan kembali bahwa "selama saya menjadi perdana menteri, negara Palestina tidak akan didirikan", sebuah posisi yang tampaknya bertentangan dengan tujuan yang dinyatakan dalam rencana tersebut untuk menciptakan kondisi bagi "jalur yang kredibel" menuju penentuan nasib sendiri dan pembentukan negara Palestina.

Terlepas dari ketidakpastian tersebut, perundingan masih terus berlangsung. Netanyahu mengatakan Israel masih membahas dokumen tersebut dengan AS dan bahwa beberapa usulan di dalamnya dapat diterima oleh Israel.

Sejak gencatan senjata antara Hamas dan Israel berlaku pada Oktober 2025, serangan-serangan Israel telah menewaskan lebih dari 1.250 orang dan melukai lebih dari 4.100 lainnya di Gaza, menurut otoritas kesehatan yang berbasis di Gaza.

Laporan: Redaksi