Arab Saudi bersikeras bahwa mereka tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa pembentukan negara Palestina. 

Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (Xinhua/Indonesia Window) – Uni Emirat Arab (UEA) pada Sabtu (8/2) mengecam keras pernyataan yang dilontarkan oleh Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, yang mengusulkan negara Palestina dapat didirikan di wilayah Arab Saudi.

WAM, kantor berita resmi UEA, melaporkan negara tersebut mengeluarkan "kecaman dan kutukan keras" terhadap pernyataan Netanyahu yang "tidak dapat diterima dan provokatif," serta menyebutnya sebagai "pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)."

Menteri Luar Negeri UEA Khalifa Bin Shaheen Almarar menegaskan kembali solidaritas negaranya yang tak tergoyahkan dengan Arab Saudi, serta menekankan komitmennya terhadap keamanan, stabilitas, dan kedaulatan Arab Saudi.

Dia juga menegaskan kembali penolakan tegas UEA terhadap tindakan apa pun yang merongrong hak-hak rakyat Palestina atau memaksa relokasi mereka. Menteri tersebut menyerukan penghentian segera aktivitas pemukiman, seraya memperingatkan tindakan semacam itu membahayakan stabilitas regional dan menghalangi prospek perdamaian.

Almarar lebih lanjut mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk mengambil tindakan tegas terhadap praktik-praktik ilegal yang melanggar hukum internasional. Dia menekankan komitmen historis UEA dalam membela hak-hak rakyat Palestina serta menekankan perlunya solusi politik yang mengarah pada terbentuknya negara Palestina yang merdeka..

"Tidak akan ada stabilitas di kawasan ini tanpa solusi dua negara," tutur Almarar.

Komentar Netanyahu, yang disampaikan dalam sebuah wawancara dengan Channel 14 Israel, mengusulkan "orang-orang Saudi bisa mendirikan negara Palestina di Arab Saudi; mereka punya banyak lahan di sana."

Ketika ditanya apakah pembentukan negara Palestina merupakan prasyarat untuk menormalisasi hubungan dengan Arab Saudi, Netanyahu menjawab, "Saya tidak akan menandatangani perjanjian yang membahayakan negara Israel."

Pernyataan-pernyataan ini muncul saat Arab Saudi terus bersikeras bahwa mereka tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa pembentukan negara Palestina.

Kecaman serupa juga dilontarkan Mesir pada Sabtu (8/2), menegaskan bahwa usulan pendirian negara Palestina di wilayah Arab Saudi "tidak bertanggung jawab dan sama sekali tidak dapat diterima".

Pernyataan "sembrono" semacam itu merupakan pelanggaran langsung terhadap kedaulatan Arab Saudi serta pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan Piagam PBB, kata Kementerian Luar Negeri Mesir dalam sebuah pernyataan. Kementerian tersebut menegaskan bahwa ini merupakan pelanggaran yang tercela dan bertentangan dengan semua norma diplomatik yang berlaku.

Pernyataan Israel tersebut juga mengancam hak-hak yang sah dan tidak dapat dirampas dari rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka di seluruh wilayah nasional mereka di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur berdasarkan perbatasan 1967, menurut pernyataan itu.

Kementerian tersebut dengan tegas menolak pernyataan sembrono ini yang memengaruhi keamanan dan kedaulatan Arab Saudi. Pihak kementerian itu menyebutnya sebagai "garis merah" (red line) bagi Mesir.

Mesir juga menyerukan komunitas internasional untuk mengecam dan menolak pernyataan Israel tersebut, imbuh pernyataan itu.

Laporan: Redaksi