
Yordania resmi larang aktivitas Ikhwanul Muslimin

Wisatawan mengunjungi situs arkeologi Amman Citadel di Amman, ibu kota Yordania, pada 27 Desember 2024. (Xinhua/Mohammad Abu Ghosh)
Aktivitas Ikhwanul Muslimin dinilai menimbulkan risiko serius bagi masyarakat dan mengancam keselamatan warga, terutama di saat Yordania sedang berupaya menjaga keamanan, mempertahankan stabilitas, dan memajukan jalur pembangunannya di tengah berbagai tantangan regional dan global.
Amman, Yordania (Xinhua/Indonesia Window) – Menteri Dalam Negeri Yordania Mazen Farrayeh pada Rabu (23/4) mengumumkan larangan terhadap semua aktivitas Ikhwanul Muslimin, menyatakan "langkah-langkah yang diperlukan" akan diambil bagi setiap individu atau entitas mana pun yang terbukti memiliki keterkaitan dengan kelompok tersebut.Dalam sebuah taklimat pers via Al Mamlaka TV yang dikelola pemerintah, Farrayeh menekankan bahwa setiap aktivitas kelompok tersebut, tanpa memandang jenisnya, akan dianggap sebagai pelanggaran hukum dan akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum.Farrayeh mendesak percepatan kerja komite pembubaran, yang bertugas untuk menyita aset-aset milik Ikhwanul Muslimin, sesuai dengan putusan pengadilan yang berlaku.Dia juga mengumumkan keputusan untuk menutup semua kantor atau tempat yang digunakan oleh kelompok tersebut.Sang menteri memperingatkan bahwa kekuatan politik, media, pengguna media sosial, organisasi masyarakat sipil, serta pihak-pihak lainnya dilarang untuk terlibat dengan atau memublikasikan konten yang berkaitan dengan Ikhwanul Muslimin dan semua front atau cabangnya.Farrayeh mengungkapkan bahwa kelompok tersebut diketahui sedang berupaya memproduksi dan menguji bahan peledak, berencana untuk menargetkan pasukan keamanan dan lokasi-lokasi sensitif di wilayah negara kerajaan itu.Dia menekankan bahwa Ikhwanul Muslimin telah bertindak secara diam-diam dan terlibat dalam aktivitas yang merusak stabilitas keamanan, mengancam persatuan nasional, serta mengganggu ketertiban dan keamanan publik.Praktik-praktik yang terus dilakukan oleh kelompok tersebut menimbulkan risiko serius bagi masyarakat dan mengancam keselamatan warga, terutama di saat negara sedang berupaya menjaga keamanan, mempertahankan stabilitas, dan memajukan jalur pembangunannya di tengah berbagai tantangan regional dan global, tuturnya.Laporan: RedaksiBagikan

Komentar
Berita Terkait

Penyalahgunaan tunjangan pengangguran COVID-19 di AS capai 191 miliar dolar
Indonesia
•
11 Feb 2023

Biden setujui perintah eksekutif pembatasan investasi teknologi di China
Indonesia
•
11 Aug 2023

PBB luncurkan dokumen kebijakan baru untuk lawan dan atasi ujaran kebencian daring
Indonesia
•
07 Jul 2023

China tegaskan dukung upaya akhiri perang di Ukraina dengan bantuan kemanusiaan
Indonesia
•
17 Jun 2022


Berita Terbaru

Iran resmikan pangkalan rudal baru, tampung rudal balistik dan jelajah
Indonesia
•
11 Nov 2026

Maduro lawan dakwaan di AS, tim pembela ajukan kekebalan hukum kepala negara berdaulat
Indonesia
•
11 Nov 2026

Kembang api dan api unggun picu lonjakan polusi udara di Inggris, PM2.5 melonjak hingga 600
Indonesia
•
10 Nov 2026

Iran produksi rudal dan ‘drone’ di fasilitas bawah tanah, ancam beri kejutan militer jika AS kembali serang
Indonesia
•
09 Nov 2026
