Yordania resmi larang aktivitas Ikhwanul Muslimin

Wisatawan mengunjungi situs arkeologi Amman Citadel di Amman, ibu kota Yordania, pada 27 Desember 2024. (Xinhua/Mohammad Abu Ghosh)
Aktivitas Ikhwanul Muslimin dinilai menimbulkan risiko serius bagi masyarakat dan mengancam keselamatan warga, terutama di saat Yordania sedang berupaya menjaga keamanan, mempertahankan stabilitas, dan memajukan jalur pembangunannya di tengah berbagai tantangan regional dan global.
Amman, Yordania (Xinhua/Indonesia Window) – Menteri Dalam Negeri Yordania Mazen Farrayeh pada Rabu (23/4) mengumumkan larangan terhadap semua aktivitas Ikhwanul Muslimin, menyatakan "langkah-langkah yang diperlukan" akan diambil bagi setiap individu atau entitas mana pun yang terbukti memiliki keterkaitan dengan kelompok tersebut.Dalam sebuah taklimat pers via Al Mamlaka TV yang dikelola pemerintah, Farrayeh menekankan bahwa setiap aktivitas kelompok tersebut, tanpa memandang jenisnya, akan dianggap sebagai pelanggaran hukum dan akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum.Farrayeh mendesak percepatan kerja komite pembubaran, yang bertugas untuk menyita aset-aset milik Ikhwanul Muslimin, sesuai dengan putusan pengadilan yang berlaku.Dia juga mengumumkan keputusan untuk menutup semua kantor atau tempat yang digunakan oleh kelompok tersebut.Sang menteri memperingatkan bahwa kekuatan politik, media, pengguna media sosial, organisasi masyarakat sipil, serta pihak-pihak lainnya dilarang untuk terlibat dengan atau memublikasikan konten yang berkaitan dengan Ikhwanul Muslimin dan semua front atau cabangnya.Farrayeh mengungkapkan bahwa kelompok tersebut diketahui sedang berupaya memproduksi dan menguji bahan peledak, berencana untuk menargetkan pasukan keamanan dan lokasi-lokasi sensitif di wilayah negara kerajaan itu.Dia menekankan bahwa Ikhwanul Muslimin telah bertindak secara diam-diam dan terlibat dalam aktivitas yang merusak stabilitas keamanan, mengancam persatuan nasional, serta mengganggu ketertiban dan keamanan publik.Praktik-praktik yang terus dilakukan oleh kelompok tersebut menimbulkan risiko serius bagi masyarakat dan mengancam keselamatan warga, terutama di saat negara sedang berupaya menjaga keamanan, mempertahankan stabilitas, dan memajukan jalur pembangunannya di tengah berbagai tantangan regional dan global, tuturnya.Laporan: RedaksiBagikan
Komentar
Berita Terkait

Laporan wadah pemikir Xinhua ungkap bahaya hegemoni militer AS
Indonesia
•
08 Sep 2023

AS berharap konflik Israel-Hamas akan beralih ke "fase dengan intensitas yang lebih rendah"
Indonesia
•
22 Dec 2023

COVID-19 - Pandemik bencana kemanusiaan terburuk dalam sejarah kekinian
Indonesia
•
12 Aug 2020

Mahadata ungkap perbedaan topik dalam ‘Dua Sesi’ China dan Kongres AS
Indonesia
•
07 Mar 2023
Berita Terbaru

Nilai mata uang Iran anjlok ke level terendah dalam sejarah di tengah tekanan ekonomi
Indonesia
•
29 Jan 2026

Aktivis AS berencana gelar aksi protes kedua, tuntut agen federal hengkang dari Minnesota
Indonesia
•
29 Jan 2026

Badan Pangan PBB akan hentikan operasi di wilayah Yaman yang dikuasai Houthi, akhiri kontrak 360 pegawai
Indonesia
•
29 Jan 2026

Swedia luncurkan program baru untuk tekan kekerasan laki-laki terhadap perempuan
Indonesia
•
29 Jan 2026
