Biden teken RUU usulan Partai Demokrat tentang pajak, perawatan kesehatan, dan iklim

17 August 2022

Foto yang diabadikan pada 4 Agustus 2022 ini menunjukkan Gedung Putih di Washington DC, Amerika Serikat. (Xinhua/Liu Jie)

Biden teken RUU yang mencakup investasi senilai sekitar 400 miliar dolar AS dalam upaya memerangi perubahan iklim, langkah-langkah untuk membuat obat resep lebih terjangkau, dan pajak minimum 15 persen untuk sebagian besar perusahaan yang menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar AS per tahun.

Jakarta (Indonesia Window) – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Selasa (16/8) mengesahkan Undang-Undang (UU) Pengurangan Inflasi, yang merupakan versi lebih ‘ringan’ dari paket masif ‘Build Back Better’ yang diajukan Biden dan banyak anggota Partai Demokrat lainnya tahun lalu.

Menggembar-gemborkannya sebagai "Rancangan Undang-Undang (RUU) bersejarah," Biden mengatakan di Gedung Putih bahwa RUU itu akan menurunkan pengeluaran keluarga di AS, memerangi krisis iklim, mengurangi defisit, dan akhirnya membuat perusahaan-perusahaan terbesar membayar bagian pajak yang adil.

RUU itu mencakup investasi senilai sekitar 400 miliar dolar AS dalam upaya memerangi perubahan iklim, langkah-langkah untuk membuat obat resep lebih terjangkau, dan pajak minimum 15 persen untuk sebagian besar perusahaan yang menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar AS per tahun. UU tersebut akan menghasilkan pendapatan bersih senilai hampir 300 miliar dolar AS selama satu dekade.

Partai Demokrat menggunakan proses legislatif jalur cepat yang dikenal sebagai rekonsiliasi, yang memungkinkan mereka untuk meloloskan RUU itu tanpa dukungan dari Senat Partai Republik. Pada awal bulan ini, Senat yang terbagi rata antara Partai Demokrat dan Partai Republik itu menyetujui RUU tersebut dengan suara 51 banding 50 sesuai kebijakan partai.

Pada Jumat (12/8), RUU itu disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS dengan suara 220 banding 207, juga sesuai dengan kebijakan partai.

Pemimpin Minoritas Senat AS Mitch McConnell terlihat di Capitol Hill di Washington DC pada 14 Desember 2021. (Xinhua/Ting Shen)

Partai Demokrat bertekad meloloskan ambisi kebijakan domestik mereka sebelum pemilihan umum paruh waktu, namun Partai Republik sangat menentang RUU tersebut. Mereka berargumen bahwa kenaikan pajak akan membebani bisnis dan pekerja AS serta merugikan perekonomian negara.

"Tahun lalu, Partai Demokrat merampok warga AS dengan membawa ekonomi kita ke dalam inflasi terparah. Tahun ini, solusi mereka adalah melakukannya untuk kali kedua," kata Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnell dalam cuitannya di Twitter.

"RUU partisan yang disahkan Presiden Biden menjadi UU hari ini sama dengan pajak yang lebih tinggi, tagihan energi yang lebih tinggi, dan audit IRS yang agresif," kata McConnell, merujuk pada Internal Revenue Service, lembaga pemerintah yang mengelola dan menegakkan UU pajak federal AS.

"Anda tidak dapat mengenakan pajak dan menggunakan uang tersebut untuk keluar dari krisis inflasi," kata Pemimpin Minoritas DPR AS Kevin McCarthy sebelumnya, menyalahkan kebijakan pemerintahan Biden atas inflasi terburuk dalam empat dekade.

The Tax Foundation, sebuah wadah pemikir nonprofit, baru-baru ini berargumen bahwa dengan mengurangi pertumbuhan ekonomi jangka panjang, RUU ini justru berpotensi memperburuk inflasi dengan mendesak kapasitas produktif perekonomian.

Terlepas dari keraguan mengenai pengaruhnya terhadap inflasi, sejumlah organisasi pengawas anggaran memuji RUU tersebut.

Maya MacGuineas, presiden Komite untuk Anggaran Federal yang Bertanggung Jawab, mengatakan bahwa anggota parlemen mengirimkan pesan bahwa "inilah saatnya untuk mulai bekerja guna mengembalikan anggaran kita ke jalur yang berkelanjutan."

"RUU ini adalah bukti bahwa ketika sesuatu layak dilakukan, itu layak dibayar, dan mengurangi utang nasional negara kita yang mengkhawatirkan sama pentingnya dengan masalah mendesak lainnya yang kita hadapi," kata MacGuineas.

RUU baru ini jauh lebih kecil dibanding RUU belanja sosial ‘Build Back Better’ senilai 3,5 triliun dolar AS yang mulanya hendak diajukan oleh Partai Demokrat tahun lalu.

Pada November 2021, DPR AS meloloskan paket belanja senilai sekitar 2 triliun dolar AS, tetapi tidak mendapatkan dukungan dari Senator Joe Manchin dari West Virginia, anggota sentris inti dari Partai Demokrat, yang meninggalkan negosiasi pada Desember lalu karena perbedaan pendapat mengenai nilai anggaran.

Bulan lalu, pengumuman mengejutkan tentang kesepakatan antara Manchin dan Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer menghidupkan kembali RUU itu. Versi revisi dari RUU tersebut kemudian mendapat dukungan dari anggota inti Partai Demokrat lainnya, Senator Kyrsten Sinema, yang membuka jalan bagi persetujuan akhir RUU itu.

*1 dolar AS = 14.751 rupiah

Sumber: Xinhua

Laporan: Redaksi

#JoeBidenmengesahkanRUUPenguranganInflasi