Kebijakan luar negeri Italia di bawah kepemimpinan Giorgia Meloni yang dilantik sebagai perdana menteri pada Sabtu (22/10), takkan banyak berubah karena negara ini tengah menghadapi begitu banyak tantangan seperti kenaikan harga, pasokan energi, perlambatan pertumbuhan ekonomi, atau stabilitas politik secara keseluruhan.

Roma, Italia (Xinhua) – Kebijakan luar negeri Italia di bawah pemerintahan yang baru dilantik menghadapi prioritas domestik yang mendesak, membuat para analis tidak berharap akan melihat perubahan seketika pada aspek ini.

Sejumlah pengamat mengatakan kepada Xinhua bahwa Giorgia Meloni, yang dilantik sebagai perdana menteri Italia pada Sabtu (22/10), kemungkinan akan menghadapi begitu banyak tantangan seperti kenaikan harga, pasokan energi, perlambatan pertumbuhan ekonomi, atau stabilitas politik secara keseluruhan.

"Ada beberapa elemen Euroskeptik dan pro-Rusia dalam koalisinya, tetapi saya berharap Meloni berhati-hati dalam hal kebijakan luar negeri," kata Riccardo Puglisi, profesor ekonomi publik di Universitas Pavia, kepada Xinhua. "Kemampuan sebuah pemerintahan baru masih terbatas untuk menangani begitu banyak masalah."

Gian Franco Gallo, seorang analis urusan politik di ABS Securities di Milan, setuju dengan pandangan ini.

"Pemerintahan baru di bawah Meloni harus membuktikan bahwa mereka dapat mencapai kemajuan di bidang-bidang domestik utama seperti harga energi dan lapangan kerja," katanya kepada Xinhua. "Jika tidak, itu akan menciptakan perpecahan di dalam koalisinya, dan jika itu terjadi maka semua prioritas pemerintah tidak akan tercapai."

Konflik antara Rusia dan Ukraina berdampak dramatis pada Italia, yang pada awalnya merupakan importir gas alam Rusia terbesar kedua di Uni Eropa (UE).

Dampak konflik pada harga energi dan rantai pasokan menimbulkan efek riak di seluruh ekonomi Italia, sehingga Dana Moneter Internasional (IMF) bulan ini memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi negara itu menjadi negatif 0,2 persen tahun depan dibandingkan dengan estimasi pertumbuhan positif 0,7 persen dari Juli dan 1,7 persen dari April.

Alfred Kammer, Direktur Departemen Eropa di IMF, mengatakan kepada surat kabar Italia La Repubblica bahwa pemerintahan baru itu harus mengikuti sebagian besar kebijakan energi yang ditetapkan oleh pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Mario Draghi, yang didasarkan pada menemukan sumber energi baru non-Rusia dan pengembangan sumber-sumber terbarukan.

Dalam wawancaranya dengan surat kabar itu, dia berkata Meloni harus menggunakan keuangan publik untuk meredam pukulan ekonomi dari harga energi tinggi yang dirasakan oleh industri padat energi dan keluarga miskin.

"Kita membutuhkan bantuan tertarget dan sementara hanya untuk orang-orang yang paling terdampak krisis energi dan ekonomi," kata Kammer.

Kendati demikian, para ahli mencatat bahwa dalam hal ini Meloni mungkin terbatasi oleh janji kampanye untuk tidak memperjuangkan kebijakan ekonomi yang akan menambah utang publik Italia yang sudah besar.

Menurut Institut Statistik Nasional (ISTAT) Italia, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat 150,3 persen pada akhir 2021, salah satu yang tertinggi di dunia di antara negara-negara industri.

Laporan: Redaksi