
Dewan Keamanan PBB perluas mandat Misi Verifikasi PBB di Kolombia

Foto yang diabadikan pada 2 Agustus 2023 ini menunjukkan suasana pemungutan suara yang dilakukan para anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sebuah pertemuan di markas besar PBB di New York. (Xinhua/UN Photo/Manuel Elías)
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengadopsi sebuah resolusi yang memperluas mandat Misi Verifikasi PBB di Kolombia untuk menyertakan pemantauan gencatan senjata antara pemerintah Kolombia dan kelompok gerilya.
PBB (Xinhua) – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu (2/8) mengadopsi sebuah resolusi yang memperluas mandat Misi Verifikasi PBB di Kolombia untuk menyertakan pemantauan gencatan senjata antara pemerintah Kolombia dan kelompok gerilya.Pada 9 Juni, pemerintah Kolombia dan kelompok gerilya Tentara Pembebasan Nasional (ELN) mengumumkan kesepakatan terkait gencatan senjata nasional bilateral selama enam bulan yang akan mulai berlaku pada 3 Agustus.Resolusi 2694, yang diadopsi dengan suara bulat oleh dewan dengan 15 anggota itu, memutuskan bahwa selain mandat yang sudah ada, misi verifikasi itu "harus memantau dan memverifikasi implementasi gencatan senjata" sebagaimana diuraikan dalam perjanjian antara pemerintah Kolombia dan ELN.Resolusi tersebut juga mengizinkan hingga 68 pengamat internasional tambahan untuk jumlah yang sudah ada dalam misi PBB itu, "serta sebuah komponen sipil yang sesuai dengan mempertimbangkan sumber daya yang sudah ada jika memungkinkan."Pemerintah Kolombia dan Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (Revolutionary Armed Forces of Colombia/FARC) mencapai kesepakatan damai pada Agustus 2016. Dewan Keamanan PBB pada Juli 2017 menyetujui pembentukan misi verifikasi untuk memverifikasi reintegrasi politik, ekonomi, dan sosial para mantan kombatan FARC serta sebagai jaminan keamanan.Mandat misi verifikasi tersebut telah diperluas beberapa kali sejak saat itu.Laporan: RedaksiBagikan

Komentar
Berita Terkait

Opini – Taiwan bantah upaya China terkait kesalahan interpretasi terhadap United Nations General Assembly Resolution 2758
Indonesia
•
23 May 2024

Protes kudeta di Sudan tewaskan 100 orang sejak Oktober 2021
Indonesia
•
07 Jun 2022

Koalisi COP26 senilai 130 triliun dolar AS berjanji prioritaskan perubahan iklim
Indonesia
•
04 Nov 2021

Raja Salman kecam serangan Florida
Indonesia
•
07 Dec 2019


Berita Terbaru

Feature – Saat ekonomi terpuruk, makanan gratis jadi harapan bagi warga rentan di Sanaa, Yaman
Indonesia
•
17 Mar 2026

Fokus Berita – Misi militer AS di Selat Hormuz ditolak sekutu Eropa
Indonesia
•
17 Mar 2026

Komandan Korps Garda Revolusi sebut Selat Hormuz tidak ditutup, tetapi berada di bawah kendali Iran
Indonesia
•
17 Mar 2026

Iran tak minta gencatan senjata atau negosiasi, siap bela diri selama yang diperlukan
Indonesia
•
17 Mar 2026
