
Pemerintahan Trump perpanjang tenggat waktu pelarangan TikTok untuk kali ketiga

Foto yang diabadikan pada 19 Januari 2025 di Arlington, Amerika Serikat, ini menunjukkan layar ponsel dan laptop yang menampilkan pesan "Maaf, TikTok tidak tersedia saat ini." (Xinhua/Li Rui)
Donald Trump akan memperpanjang tenggat waktu bagi ByteDance Ltd. untuk mendivestasikan operasi TikTok di AS untuk kali ketiga, yang memungkinkan aplikasi tersebut dapat terus beroperasi di AS seiring dengan proses negosiasi yang masih berjalan.
New York City, Amerika Serikat (Xinhua/Indonesia Window) – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan memperpanjang tenggat waktu bagi ByteDance Ltd. untuk mendivestasikan operasi TikTok di AS untuk kali ketiga, yang memungkinkan aplikasi tersebut dapat terus beroperasi di AS seiring dengan proses negosiasi yang masih berjalan, ungkap Gedung Putih pada Selasa (17/6)."Seperti yang telah disampaikannya berkali-kali, Presiden Trump tidak ingin TikTok dihentikan operasinya," kata Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt dalam sebuah pernyataan. "Perpanjangan ini akan berlangsung selama 90 hari, yang akan digunakan oleh Pemerintah untuk memastikan kesepakatan ini dapat diselesaikan, sehingga masyarakat AS dapat terus menggunakan TikTok dengan jaminan bahwa data mereka aman dan terlindungi."Ini menandai perpanjangan ketiga sejak Trump menjabat sebagai presiden pada Januari. Dia awalnya menandatangani perintah eksekutif yang menunda pelarangan TikTok selama 75 hari, dengan mengatakan bahwa hal itu akan memberikan pemerintahannya "kesempatan untuk menentukan tindakan yang tepat terkait TikTok." Pada April, Trump memberikan perpanjangan 75 hari tambahan untuk menghindari gangguan pada operasi aplikasi tersebut. Perpanjangan terbaru ini dijadwalkan berakhir pada 19 Juni.Pada masa jabatan pertamanya, Trump menandatangani perintah eksekutif yang secara efektif melarang aplikasi tersebut di AS kecuali jika ByteDance menjual operasinya di AS kepada perusahaan AS. Namun, perintah tersebut tidak diberlakukan karena menghadapi tantangan hukum.Pada April 2024, presiden AS saat itu, Joe Biden, menandatangani undang-undang yang memberikan waktu 270 hari kepada ByteDance untuk menjual TikTok, dengan alasan masalah keamanan nasional yang disebut para kritikus tidak berdasar. Di bawah undang-undang tersebut, jika tidak dipatuhi, operator toko aplikasi seperti Apple dan Google akan menghapus TikTok dari platform mereka mulai 19 Januari 2025.Aplikasi itu sempat menghilang selama beberapa jam sebelum akhirnya kembali beroperasi pada 19 Januari, tepat satu hari sebelum pelantikan Presiden Trump untuk masa jabatan keduanya.Laporan: RedaksiBagikan

Komentar
Berita Terkait

AS cabut sanksi terhadap penjabat presiden Venezuela
Indonesia
•
02 Apr 2026

Opini: Komitmen Taiwan dalam aksi iklim
Indonesia
•
12 Nov 2024

DK PBB gagal sahkan resolusi tentang perpanjangan kesepakatan nuklir Iran
Indonesia
•
28 Sep 2025

Serangan Israel tewaskan 29 orang di Lebanon selatan saat bentrokan terus berlanjut meski gencatan senjata
Indonesia
•
21 May 2026


Berita Terbaru

Iran resmikan pangkalan rudal baru, tampung rudal balistik dan jelajah
Indonesia
•
11 Nov 2026

Maduro lawan dakwaan di AS, tim pembela ajukan kekebalan hukum kepala negara berdaulat
Indonesia
•
11 Nov 2026

Kembang api dan api unggun picu lonjakan polusi udara di Inggris, PM2.5 melonjak hingga 600
Indonesia
•
10 Nov 2026

Iran produksi rudal dan ‘drone’ di fasilitas bawah tanah, ancam beri kejutan militer jika AS kembali serang
Indonesia
•
09 Nov 2026
