Jakarta (Indonesia Window) – Berdasarkan sejumlah asumsi indikator ekonomi makro tahun 2022 yang berpijak pada kebijakan reformasi struktural serta memperhitungkan dinamika pandemi COVID-19 di Indonesia, pemerintah berupaya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen.

Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.

“Pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan pada kisaran 5 sampai 5,5 persen. Kita akan berusaha maksimal mencapai target pertumbuhan di batas atas, yaitu 5,5 persen. Namun, harus tetap waspada, karena perkembangan COVID-19 masih sangat dinamis,” ujar kepala negara.

“Kita akan menggunakan seluruh sumber daya, analisis ilmiah, dan pandangan ahli untuk terus mengendalikan pandemi COVID-19. Dengan demikian, pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat dijaga serta terus dipercepat dan diperkuat,” lanjutnya.

Jokowi meyakini bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut juga menggambarkan proyeksi pemulihan yang cukup kuat, didukung oleh pertumbuhan investasi dan ekspor sebagai dampak pelaksanaan reformasi struktural.

Namun, dia mengingatkan bahwa kewaspadaan tetap diperlukan mengingat ketidakpastian global dan domestik dapat menyumbang risiko bagi pertumbuhan ekonomi ke depan.

Sementara itu, inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3 persen, menggambarkan kenaikan sisi permintaan, baik karena pemulihan ekonomi maupun perbaikan daya beli masyarakat.

Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran 14.350 rupiah per dolar AS.

Adapun suku bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun diperkirakan sekitar 6,82 persen. Angka ini mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia dan pengaruh dinamika global.

“Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 63 dolar AS per barel. Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 703.000 barel dan 1.036.000 barel setara minyak per hari,” kata Presiden RI.

Laporan: Redaksi