Greenland diberi pemerintahan sendiri pada 1979, yang memperluas otonominya, meskipun Denmark tetap memegang kendali atas urusan luar negeri dan pertahanan.

Kopenhagen, Denmark (Xinhua/Indonesia Window) – Perdana Menteri (PM) Denmark Mette Frederiksen pada Ahad (27/4) menyerukan persatuan di internal negara Kerajaan itu untuk bersama-sama mengatasi situasi internasional yang semakin kompleks.

Berbicara dalam sebuah pernyataan bersama dengan Jens-Frederik Nielsen, perdana menteri pemerintahan otonom Greenland, Frederiksen mengatakan, "Ketika kekuatan besar berniat membahayakan kita, seluruh Kerajaan harus bersatu."

Saat ditanya oleh wartawan apakah dirinya bersedia bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Frederiksen mengatakan, "Kami selalu bersedia untuk bertemu dan bernegosiasi dengan presiden AS."

Sementara itu, Nielsen menyebut pernyataan terbaru dari AS mengenai Greenland "tidak sopan." Dia menekankan Greenland siap untuk bekerja sama dengan "semua negara yang memperlakukan kami dengan baik, menghormati kami, dan ingin membangun kemitraan berdasarkan prinsip saling menghormati."

Frederiksen mengamini pernyataan Nielsen, dengan mengatakan, "Saya sepenuhnya setuju dengan hal itu."

Menurut Rumah Kerajaan Denmark, Raja Frederik X dijadwalkan mengunjungi Greenland pada Senin (28/4).

Sejak menjabat awal tahun ini, Trump telah berulang kali menyatakan keinginan kuat untuk menguasai Greenland, dengan mengatakan dirinya tidak menutup kemungkinan menggunakan "koersi militer atau ekonomi" untuk mencapai tujuan tersebut.

Pada Maret, Wakil Presiden AS JD Vance dan delegasi Amerika mengunjungi Pangkalan Luar Angkasa Pituffik di Greenland barat laut, yang sebelumnya dikenal sebagai Pangkalan Thule. Dalam kesempatan itu, Vance mengkritik Denmark karena kurang berupaya dalam hal keamanan di Arktik ataupun kesejahteraan rakyat Greenland.

Greenland, yang dulunya merupakan koloni Denmark, menjadi bagian tak terpisahkan dari Kerajaan Denmark pada 1953. Greenland diberi pemerintahan sendiri pada 1979, yang memperluas otonominya, meskipun Denmark tetap memegang kendali atas urusan luar negeri dan pertahanan.

Laporan: Redaksi