Atas gugurnya tiga personel penjaga perdamaian Indonesia saat menjalankan tugas pada UNIFIL, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah diplomatik dengan meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menggelar rapat luar biasa.

Jakarta (Indonesia Window) – Pemerintah Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya tiga personel penjaga perdamaian Indonesia saat menjalankan tugas pada the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

 Ketiga personel tersebut yakni Mayor Inf. Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan, serta Kopda Anumerta Farizal Rhomadon.

 “Kita semua mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Berharap dan berdoa semoga para kusuma bangsa ini arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan keluarganya diberi kesehatan, kesabaran dalam menghadapi musibah ini,” ucap Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dalam keterangannya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (4/4).

 Selain tiga personel gugur, Menlu juga mengungkapkan bahwa tiga personel lainnya mengalami luka-luka. “Tadi malam juga saya menerima laporan bahwa tiga prajurit TNI terluka. Penyebabnya seperti dua insiden yang sebelumnya masih diinvestigasi oleh UNIFIL,” katanya.

 Atas insiden tersebut, pemerintah Indonesia melalui Perwakilan Tetap di New York telah mengambil langkah diplomatik dengan meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menggelar rapat luar biasa. Menurut Menlu, permintaan tersebut telah disetujui oleh Prancis selaku penholder isu Lebanon di Dewan Keamanan PBB.

Diplomasi penaholder di Dewan Keamanan PBB (DK PBB) adalah praktik di mana anggota tertentu (seringkali Anggota Tetap ke-3—AS, Inggris, atau Prancis) memimpin penyusunan dan negosiasi resolusi tentang berkas negara tertentu atau isu tematik.

 “Rapat luar biasa Dewan Keamanan yang intinya, pertama kita mengutuk keras serangan yang dilakukan terhadap penjaga perdamaian dan hal ini UNIFIL. Kemudian kita juga menuntut supaya dilakukan investigasi menyeluruh karena ini adalah misi penjaga perdamaian,” jelasnya.

 Serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, Menlu Sugiono menegaskan, seraya menekankan pentingnya jaminan keamanan bagi para personel penjaga perdamaian.

 “They are peacekeeping (mereka adalah penjaga perdamaian), not peacemaking (bukan pembuat perdamaian). Mereka tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk membuat ataupun peacemaking. Perlengkapannya dan latihannya adalah untuk menjaga perdamaian, situasi damai yang dijaga, dan ini juga merupakan mandat dari PBB peacekeeping ini,” Sugiono menjelaskan.

 Lebih lanjut Sugiono mengatakan, Indonesia mendorong PBB untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan pasukan penjaga perdamaian di berbagai wilayah penugasan, khususnya dalam misi UNIFIL di Lebanon.

 “Kita sekali lagi berupaya agar pasukan penjaga perdamaian kita ini sehat, selamat dalam menjalankan tugas yang diembankan kepada mereka,” tandasnya.

 Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak hanya berduka tetapi juga memimpin upaya perubahan. Pengorbanan para prajurit tidak boleh sia-sia.

 Di tengah kehilangan, satu pesan menggema kuat dari pemerintah bahwa negara hadir, menghormati, dan akan terus melindungi setiap prajuritnya di mana pun mereka bertugas, demi dunia yang lebih damai.

Laporan: Redaksi