Harga minyak mentah yang ditetapkan untuk RAPBN 2023 mengalami kenaikan sebesar 5 dolar AS per barel dari usulan sebelumnya, sebesar 90 dolar per barel.

Jakarta (Indonesia Window) – Asumsi dasar harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) untuk Rancangan Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023 sebesar 95 dolar AS per barel. Angka ini lebih tinggi dari ICP dalam APBN 2022 sebesar 63 dolar per barel.

Hal tersebut telah disepakati oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dan Komisi VII DPR RI, demikian pernyataan resmi dari Kementerian ESDM yang diterima di Jakarta, Senin.

ICP yang ditetapkan untuk RAPBN 2023 itu juga mengalami kenaikan sebesar 5 dolar AS per barel dari usulan sebelumnya, sebesar 90 dolar per barel saat Presiden RI Joko Widodo menyampaikan pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2022-2023 pada 16 Agustus 2022.

"Pada prinsipnya pemerintah sepakat (penetapan harga ICP tersebut)," kata Arifin saat Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara Jakarta, Kamis (8/9).

Arifin menegaskan, ketidakstabilan pasar global akibat ketegangan geopolitik mendorong harga minyak dunia mengalami fluktuasi. "Kondisi, baik dari sisi demand maupun harga minyak dunia, belum ada kepastian, berubah setiap hari," ujarnya.

Penetapan asumsi dasar ICP di level 95 dolar per barel, sambung Arifin, bertujuan mengantisipasi peningkatan konsumsi minyak dunia di akhir tahun jelang memasuki musim dingin serta terganggunya pasokan dari Rusia.

Di lain sisi, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (Organization of the Petroleum Exporting Countries/OPEC) dan mitranya, yaitu kelompok yang dikenal sebagai OPEC+, juga tengah mengontrol laju produksi untuk bisa menahan harga minyak dunia.

"Kalaupun terjadi harga minyak turun, mungkin ada indikasi inflasi sehingga demand ikut turun," ujar Menteri ESDM.

Revisi UU Migas

Menurut pemerintah, sektor migas masih bisa dioptimalkan di masa transisi energi bersih. Apalagi, penjualan kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat sangat signifikan di Indonesia.

"Saat ini ada 150 juta unit yang mengonsumsi BBM. Ini harus kita respon. Di lain sisi, kita harus mempercepat pengembangan energi alternatif, yaitu EBT yang bukan berasal dari fosil," jelas Arifin.

Sektor migas punya tantangan besar di masa transisi lantaran banyak perusahaan global yang berbondong-bondong beralih ke energi terbarukan. "Tantangan yang kita hadapi saat ini adalah kompetisi dalam menciptakan iklim investasi yang lebih menarik agar mereka (perusahaan global) tetap tertarik untuk datang ke sini (Indonesia)," ungkap Arifin.

Salah satu yang harus diakomodir adalah penyempurnaan regulasi. Arifin mengungkapkan revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi perlu segera dituntaskan demi menciptakan iklim investasi yang menarik.

"Kami sepakat untuk mempercepat undang-undang ini agar bisa diakselerasi, sehingga kita bisa mengoptimalkan sumber daya alam khususnya migas kita yang masih ada dalam masa transisi energi bersih," tutur Arifin.

Menurut dia, UU Migas baru bisa memberikan kepastian hukum kepada para investor. "Waktu kita ini singkat. Kalau kita tidak bisa mendorong ini, kita akan terlambat," pungkasnya.

Laporan: Redaksi