Riyadh, Arab Saudi (Xinhua/Indonesia Window) – Koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman pada Senin (20/7) malam waktu setempat menyampaikan bahwa pihaknya akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kapal-kapal komersialnya di Selat Bab al-Mandab dan merespons secara tegas segala bentuk ancaman, menyusul pengumuman kelompok Houthi sebelumnya mengenai larangan maritim terhadap pelayaran Arab Saudi.

Turki Al-Malki, juru bicara koalisi itu, mengatakan dalam sebuah pernyataan di platform media sosial X bahwa Komando Pasukan Gabungan koalisi tersebut mengambil segala langkah operasional yang diperlukan dan bersifat tegas sesuai dengan hukum internasional untuk melindungi kapal-kapal koalisi yang melintasi selat itu.

Dia menepis larangan maritim Houthi tersebut sebagai "kekeliruan logika dan bentuk eskalasi," serta menyebut lebih dari 300 kapal komersial telah memasuki pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh Houthi pada paruh pertama tahun ini, yang antara lain mengangkut pangan dan bahan bakar.

Secara terpisah, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dalam sebuah pernyataan mengecam tudingan Houthi terkait adanya blokade, seraya mengatakan bahwa negara kerajaan tersebut telah berupaya meringankan penderitaan rakyat Yaman melalui berbagai proyek pembangunan dan dukungan anggaran.

Houthi mengumumkan larangan itu sebelumnya pada hari yang sama, mengutip apa yang mereka sebut sebagai prinsip "blokade dibalas dengan blokade" untuk merespons "pengepungan selama hampir 12 tahun" oleh Arab Saudi.

Langkah itu diambil setelah pemerintah Yaman yang didukung oleh Arab Saudi menggempur Bandar Udara Internasional Sanaa pada pekan lalu, untuk mencegah pendaratan pesawat Iran yang mengangkut delegasi senior Houthi. Kelompok Houthi menyalahkan Riyadh atas serangan itu dan meluncurkan sejumlah rudal dan drone ke negara kerajaan tersebut.

Yaman telah dilanda konflik sejak akhir 2014, ketika kelompok Houthi merebut ibu kota Sanaa dan sebagian besar wilayah di Yaman utara, yang memicu intervensi koalisi pimpinan Arab Saudi pada 2015.

Perkembangan terbaru itu memunculkan kekhawatiran bahwa deeskalasi rapuh yang terbentuk sejak gencatan senjata yang dimediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2022 berpotensi runtuh.

Laporan: Redaksi