Implementasi Regulasi Deforestasi Uni Eropa yang akan berlaku pada 30 Desember mewajibkan semua komoditas yang memasuki pasar Uni Eropa untuk bebas deforestasi dan berasal dari sumber yang legal.

Kolombo, Sri Lanka (Xinhua/Indonesia Window) – Sri Lanka sedang bersiap menghadapi implementasi Regulasi Deforestasi Uni Eropa (European Union's Deforestation Regulation/EUDR) yang akan berlaku pada 30 Desember. EUDR mewajibkan semua komoditas yang memasuki pasar Uni Eropa (UE) untuk bebas deforestasi dan berasal dari sumber yang legal, menurut studi terbaru oleh Institute of Policy Studies (IPS), sebuah lembaga riset yang berbasis di Sri Lanka.

Regulasi tersebut menargetkan tujuh komoditas utama yang meliputi karet alam, minyak sawit, kedelai, ternak, kakao, kopi, dan kayu, serta produk-produk turunannya, seperti ban dan furnitur kayu. Ekspor karet Sri Lanka ke UE, yang bernilai sekitar 338 juta dolar AS pada 2024, merupakan bagian yang signifikan dari perdagangan ini, kata para peneliti IPS.

*1 dolar AS = 16.640 rupiah

Untuk memenuhi EUDR, para eksportir harus menyediakan data geolokasi terperinci dan membuktikan kepemilikan legal atas lahan tempat komoditas tersebut diperoleh. Meski perkebunan luas mungkin dapat memenuhi persyaratan ini tanpa kesulitan berarti, studi tersebut menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi oleh para petani kecil yang menggarap 68 persen lebih dari hampir 98.400 hektare karet di Sri Lanka.

Minimnya infrastruktur digital, akses internet yang tidak dapat diandalkan di daerah pedesaan, serta kompleksitas dalam pendigitalan sertifikat tanah menghambat kemampuan petani kecil untuk memenuhi standar ketertelusuran dan dokumentasi yang ketat, ungkap tim IPS. Potensi eksklusi petani kecil dari pasar UE yang menguntungkan menimbulkan kekhawatiran mengenai dampak sosial-ekonomi terhadap komunitas pedesaan.

Pemodelan IPS memproyeksikan pemenuhan terhadap regulasi tersebut dapat meningkatkan biaya ekspor sebesar 5 persen, yang berpotensi menyebabkan penurunan ekspor karet ke UE sebesar 7,6 persen, setara dengan kerugian tahunan sebesar 24,4 juta dolar AS. Kegagalan memenuhi regulasi dapat mengakibatkan hilangnya akses pasar UE secara total untuk produk-produk ini, yang berpotensi menurunkan produk domestik bruto (PDB) Sri Lanka sebesar 0,07 persen.

Ketenagakerjaan di sektor manufaktur karet, yang saat ini mendukung lebih dari 34.000 pekerja, juga berpotensi terdampak. Studi tersebut memperkirakan skenario kegagalan memenuhi regulasi dapat menurunkan permintaan tenaga kerja sebesar 15,6 persen, yang berakibat pada hilangnya ribuan pekerjaan.

Laporan: Redaksi