Investor asing masih beranggapan bahwa kompleksitas sistem administrasi menjadi hambatan.

Bandung, Jawa Barat, (Indonesia Window) - Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) c.q. Pusat Strategi Kebijakan Aspasaf (PSKK Aspasaf), Kemlu RI menyelenggarakan sosialisasi Reviu Kebijakan Kemitraan Strategi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk lebih atraktif bagi investor asing dan mendukung diplomasi ekonomi.

Dalam siaran pers yang diterima Indonesia Window Jumat, reviu kebijakan tersebut merupakan hasil kerja sama BSKLN dengan Laboratorium Pengembangan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (LPEP, FEB Unair) yang telah dilaksananakan pada Mei - Juli 2022.

Acara sosialisasi yang dilaksanakan di Hotel Aston Tropicana Bandung, Jumat, dibuka secara resmi oleh Kepala BSKLN, Dr. Yayan G.H. Mulyana, dan menghadirkan empat narasumber, yakni Muhammad Takdir, S.H, Kepala Pusat SKK Aspasaf, Dr. Miguel Angel Esquivias Padilla, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Vela Sari ST, Penata Kelola Ahli Madya, Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Mohammad Anthoni, Pemerhati Kebijakan Publik.

Sosialisasi yang dimoderatori oleh Akhmad Masbukhin, Diplomat Ahli Madya PSKK Aspasaf, dihadiri oleh wakil-wakil dari Kementerian dan Lembaga, Pengelola KEK di seluruh Indonesia, serta perwakilan RI di luar negeri yang menjadi ujung tombak bagi penetrasi investasi dari luar negeri ke Indonesia.

KEK merupakan perwujudan komitmen Pemerintah dalam mempercepat pembangunan perekonomian.

Program KEK bertujuan untuk mendorong perekonomian regional yang berperan dalam pemerataan pembangunan serta menekan angka ketimpangan dan menjadi aspek untuk menarik minat investor asing, kata Dr. Yayan dalam sambutannya.

Dalam merealisasikan KEK, Indonesia menghadapi beberapa tantangan, seperti perbedaan kultur dan budaya dengan calon investor, tidak semua lokasi KEK strategis, atau koordinasi antar lembaga yang belum tersinkronisasi dengan baik.

Meskipun terdapat banyak tantangan, namun tetap terdapat potensi besar pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui adanya Kawasan Ekonomi Khusus.

Berbagai tantangan, kendala serta strategi untuk menarik minat para investor asing melalui KEK telah dibahas dalam kegiatan sosialisasai yang berjalan sekitar tiga jam.

Pemberian berbagai insentif dan fasilitas, baik dari segi finansial seperti Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), Pajak Penambahan Nilai (PPN), Pajak Barang Mewah, Penangguhan Bea Masuk, Pajak Daerah, Kepabeanan dan Cukai, maupun non-finansial berupa administrasi perizinan, keimigrasian, peraturan khusus ketenagakerjaan dan dukungan infrastruktur dan kenyamanan lingkungan bisnis menjadi langkah kebijakan yang saat ini telah diambil oleh Pemerintah.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Tim Peneliti LPEP, FEB Unair, Dr. Miguel mengatakan bahwa mayoritas investor masih beranggapan bahwa kompleksitas sistem administrasi menjadi hambatan.

Selanjutnya, tidak efektifnya peraturan-perundangan juga menjadi hambatan bagi pengelola KEK. Merespon fenomena tersebut, diperlukan koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait untuk mereformasi sistem administrasi dan peraturan serta merumuskan peraturan dan kebijakan yang lebih tegas untuk mengarahkan investor asing berinvestasi di KEK.

Miguel menekankan pentingnya pembedaan materi promosi berdasarkan wilayah asal, orientasi bisnis, serta ukuran bisnis, terutama dalam menawarkan insentif yang akan diberikan.

Vella Sari dari BKPM menyampaikan perkembangan terkini KEK yang tercatat telah mengalami penambahan, menjadi 20 KEK dengan masuknya KEK Kura Kura Bali dan KEK Sanur.

Namun ada empat KEK yang masih memerlukan perhatian khusus apakah masih dapat berlanjut atau tidak, terkait kesiapan badan usaha pengelola, investasi di KEK dimaksud, penguasaan lahan, dan pemanfaatan lahan serta penciptaan tenaga kerja.

Tujuh KEK belum optimal, dan tujuh KEK optimal. Di samping itu, Vella juga menyampaikan strategi kebijakan BKPM dalam mendorong realisasi investasi di KEK, yaitu kemudahan berusaha, penyusunan PPI dan Investment Project Ready to Offer (Pro), promosi investasi, dan percepatan rencana dan realisasi investasi.

Mohammad Anthoni menyampaikan pentingnya perencanaan dalam pengembangan KEK menyangkut terkait regulasi, survei tenaga kerja, supply barang, dan ekspor.

Di sisi lain, juga perlu diantisipasi juga dampak dari KEK dimaksud, seperti masalah koordinasi antara pengelola dengan pemerintah lokal, serta tenaga kerja seperti yang terjadi di Batam.

Anthoni mengapresiasi dukungan Perwakilan RI dalam Upaya memasarkan produk-produk Indonesia di luar negeri.

Melengkapi apa yang disampaikan Anthoni, Badan Pengelola Batam menyampaikan pembenahan-pembenahan yang dilakukan dalam tiga tahun terakhir berkat sinergi antara Badan Pengelola Batam dengan Pemerintah Kota Batam.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Pusat SKK Aspasaf menegaskan perlunya menghubungkan KEK dengan jaringan global melalui peran serta aktif Perwakilan RI di Luar Negeri.

Hasil reviu kebijakan kemitraan ini akan segera dicetak untuk disampaikan ke berbagai kementerian dan instansi terkait termasuk Perwakilan RI di luar negeri, agar dapat menjadi salah satu rujukan pemangku kepentingan untuk mengakselerasi realisasi investasi asing di Indonesia melalui Kawasan Ekonomi Khusus.

Laporan: Redaksi