Israel sedang berupaya membentuk sebuah "administrasi migrasi" guna mempercepat relokasi warga Palestina dari Jalur Gaza.

Yerusalem, Wilayah Palestina yang diduduki (Xinhua/Indonesia Window) – Israel sedang berupaya membentuk sebuah "administrasi migrasi" guna mempercepat relokasi warga Palestina dari Jalur Gaza, demikian dikatakan Menteri Keuangan (Menkeu) Israel Bezalel Smotrich pada Ahad (9/3).

Smotrich, pemimpin berhaluan ekstrem kanan sekaligus mitra utama dalam koalisi pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, menyampaikan pernyataan itu dalam konferensi di parlemen yang digelar oleh Land of Israel Caucus, sebuah kelompok lobi propemukim.

Dalam konferensi tersebut, Smotrich membahas rencana "Gaza Riviera" yang dikemukakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Rencana tersebut meliputi pengambilalihan Gaza oleh AS, relokasi warga Gaza, dan transformasi Gaza menjadi "area pantai yang cantik" (riviera) di Timur Tengah. Meski rencana kontroversial yang diusulkan pada awal Februari itu menuai kritik luas, Netanyahu dan menteri-menteri Israel lainnya menyatakan dukungan mereka terhadap rencana tersebut.

"Persiapan sedang berjalan untuk membentuk sebuah otoritas migrasi di Kementerian Pertahanan (Israel)," kata Smotrich.

"Sekadar memberikan gambaran, jika kami merelokasi 10.000 orang per hari ... akan membutuhkan waktu (sekitar) enam bulan" untuk merelokasi seluruh populasi Gaza, yang berjumlah sekitar 2 juta jiwa, imbuhnya.

Smotrich mengatakan bahwa saat ini, "koordinasi dengan pemerintah AS sedang berlangsung untuk mengidentifikasi negara-negara" yang akan menjadi tujuan migrasi warga Gaza.

Rencana Trump menuai penolakan luas dari negara-negara di dalam maupun di luar kawasan Timur Tengah. Untuk membalas gagasan tersebut, para pemimpin Arab pada Selasa (4/3) menyetujui sebuah rencana rekonstruksi Gaza senilai 53 miliar dolar AS yang disusun oleh Mesir. Rencana ini bertujuan untuk membangun kembali Gaza tanpa merelokasi warganya.

*1 dolar AS = 16.336 rupiah

Laporan: Redaksi