
China khawatirkan kebijakan AS yang rongrong aturan perdagangan multilateral

Logo Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terlihat di Jenewa, Swiss, pada 5 April 2023. Pertumbuhan perdagangan global pada 2023 akan melambat menjadi 1,7 persen, demikian menurut Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam laporan prospek dan statistik perdagangan tahunannya, yang diterbitkan pada Rabu (5/4). (Xinhua/Lian Yi)
Isu kepatuhan Amerika Serikat terhadap peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mencakup 11 bidang, termasuk hambatan tarif dan nontarif, subsidi industri, subsidi pertanian, perbaikan perdagangan, standar dan peraturan teknis, perdagangan jasa, serta hak kekayaan intelektual.
Beijing, China (Xinhua) – Kementerian Perdagangan (Ministry of Commerce/MOC) China merilis laporan tentang isu kepatuhan Amerika Serikat (AS) terhadap peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk kali pertama pada Jumat (11/8).Laporan tersebut meninjau kinerja AS dalam mematuhi aturan-aturan WTO, dan menyatakan kekhawatiran atas langkah-langkah kebijakan AS yang merongrong aturan perdagangan multilateral, menjatuhkan sanksi sepihak, memanipulasi standar ganda dalam kebijakan industri, dan mengganggu rantai industri serta rantai pasokan global.Kekhawatiran itu mencakup 11 bidang, termasuk hambatan tarif dan nontarif, subsidi industri, subsidi pertanian, perbaikan perdagangan, standar dan peraturan teknis, perdagangan jasa, serta hak kekayaan intelektual.AS tidak hanya tebang pilih dalam menerapkan keputusan-keputusan WTO, tetapi juga memblokir penunjukan anggota-anggota Badan Banding (Appellate Body) yang baru, sehingga menyebabkan "kelumpuhan" pada badan tersebut.AS memiliki sejarah panjang dalam mengambil tindakan sepihak terhadap anggota-anggota lain dengan dalih "keamanan nasional", "hak asasi manusia", dan "transfer teknologi secara paksa", dan juga memaksa anggota-anggota lain untuk mematuhi kebijakan-kebijakan diplomatik dan tuntutan-tuntutannya yang tidak sah, ungkap laporan tersebut.Selain itu, AS juga menerapkan kebijakan subsidi yang eksklusif dan diskriminatif, serta mengganggu perkembangan industri negara-negara lain melalui cara-cara seperti kontrol ekspor, tambah laporan itu.AS telah menghasut pemisahan (decoupling) dan fragmentasi rantai industri dan rantai pasokan, mencoba menggunakan kebijakan tarif unilateral untuk memaksakan tindakan membawa aktivitas produksi kembali ke negara asal atau re-shoring pada rantai industri, membangun rantai industri dan pasokan yang berpusat di AS melalui subsidi besar-besaran, dan mempromosikan tindakan membawa aktivitas produksi di dekat negara asal (near-shoring) dan alih mitra (friend-shoring) berdasarkan apa yang disebut sebagai "nilai-nilai", kata laporan itu.Sebagai perekonomian terbesar di dunia dan pendiri serta penerima manfaat utama dari sistem perdagangan multilateral, AS sepatutnya memberikan contoh yang baik dengan mematuhi peraturan, menghormati komitmennya sendiri, dan menjunjung tinggi otoritas serta efikasi sistem perdagangan multilateral, demikian menurut laporan tersebut.China akan, seperti biasa, menjaga komunikasi dan kerja sama yang erat dengan semua pihak, berpartisipasi secara penuh dan mendalam dalam reformasi WTO, dan bekerja sama untuk mempromosikan sistem perdagangan multilateral agar dapat memainkan peran yang lebih besar dalam tata kelola ekonomi global, demikian ungkap pihak Kementerian Perdagangan China.Laporan: RedaksiBagikan

Komentar
Berita Terkait

Presiden AS keluarkan perintah eksekutif dorong riset mata uang kripto
Indonesia
•
10 Mar 2022

Teknologi PaMER hasilkan minyak pangan bernutrisi tinggi, rendah karbon
Indonesia
•
30 Jan 2026

Kunjungan wisman Februari 2022 meningkat jadi 18.500
Indonesia
•
01 Apr 2022

Trump sebut tarif 25 persen untuk Meksiko dan Kanada mulai berlaku pada 4 Maret
Indonesia
•
04 Mar 2025


Berita Terbaru

China targetkan 100.000 kendaraan berbasis sel bahan bakar per 2030
Indonesia
•
17 Mar 2026

Negara-Negara anggota Badan Energi Internasional di Kawasan Asia-Oseania akan "segera" lepas cadangan minyak darurat
Indonesia
•
17 Mar 2026

Jepang mulai lepas cadangan minyak di tengah konflik Timur Tengah
Indonesia
•
17 Mar 2026

Menteri Energi Inggris sebut penutupan Selat Hormuz rugikan ekonomi global
Indonesia
•
17 Mar 2026
