Keketuaan Laos di ASEAN pada 2024 telah berjalan dengan sukses, dengan negara-negara yang berpartisipasi sepakat untuk lebih lanjut meningkatkan kerja sama yang lebih efektif dan efisien, serta saling menguntungkan di segala bidang.

Vientiane, Laos (Xinhua/Indonesia Window) – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) ke-44 dan ke-45 serta KTT terkait lainnya berakhir di Vientiane pada Jumat (11/10), dengan menyoroti sebuah kawasan yang lebih terkoneksi dan tangguh dalam mempromosikan perdamaian dan pembangunan global.

KTT tersebut mengadopsi dan menetapkan lebih dari 90 dokumen hasil, kata Perdana Menteri (PM) Laos Sonexay Siphandone pada upacara penutupan itu, seraya menekankan pentingnya upaya kolektif ASEAN dalam memastikan kelangsungan proses pembangunan Komunitas ASEAN.

PM Sonexay mengungkapkan bahwa KTT itu serta keketuaan Laos di ASEAN pada 2024 telah berjalan dengan sukses, seraya mengatakan negara-negara yang berpartisipasi sepakat untuk lebih lanjut meningkatkan kerja sama yang lebih efektif dan efisien, serta saling menguntungkan di segala bidang.

"Kami melakukan diskusi yang komprehensif, jujur, konstruktif, dan bermanfaat," ujarnya.

Implementasi Visi Komunitas ASEAN 2025 meletakkan sebuah fondasi yang kokoh bagi pengembangan rencana strategis dalam mengimplementasikan Visi Komunitas ASEAN 2045 yang bertujuan untuk membangun sebuah Komunitas ASEAN yang tangguh, inovatif, dinamis, dan berpusat pada masyarakat, katanya.

Dalam upacara tersebut, Laos menyerahkan keketuaan ASEAN pada 2025 kepada Malaysia.

Didirikan pada 1967, ASEAN beranggotakan Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Blok tersebut telah membentuk sejumlah mekanisme seperti China-ASEAN, ASEAN Plus Tiga, dan KTT Asia Timur, yang menjadi platform-platform penting dalam memajukan kerja sama dan integrasi regional.

Gelaran tahun ini juga menandai debut sejumlah pemimpin pada KTT itu, termasuk PM Singapura Lawrence Wong, PM Thailand Paetongtarn Shinawatra, dan PM Jepang Shigeru Ishiba.

Laporan: Redaksi