
Komentar - Standar ganda AS? Dari olahraga hingga WTO, aturan internasional dinilai diterapkan secara selektif

Wasit Raphael Claus (depan) mengeluarkan kartu merah untuk Folarin Balogun dari Amerika Serikat (AS) dalam pertandingan babak 32 besar antara AS melawan Bosnia dan Herzegovina di ajang Piala Dunia FIFA 2026 di San Francisco Bay Area Stadium di San Francisco, AS, pada 1 Juli 2026. (Xinhua/Cao Can)
Beijing, China (Xinhua/Indonesia Window) – Amerika Serikat (AS) telah lama memperlakukan aturan internasional sebagai sesuatu yang bersifat opsional alih-alih mengikat, yang dipatuhi ketika menguntungkan, tetapi diabaikan ketika dianggap tidak sesuai kepentingan.
Upaya terbaru Presiden AS Donald Trump untuk memengaruhi sebuah ajang olahraga internasional menjadi ilustrasi sempurna dari perilaku standar ganda tersebut.
Insiden itu sendiri tidak sepenting alasan yang mendasarinya. Aturan memperoleh legitimasi melalui konsistensi dan ketidakberpihakan, bukan melalui pengaruh pihak-pihak yang berupaya mendapatkan pengecualian. Begitu keputusan mulai dibentuk oleh tekanan politik alih-alih prosedur yang telah ditetapkan, kepercayaan terhadap sistem secara keseluruhan pun mulai terkikis.
Pola ini jauh melampaui dunia olahraga. AS telah lama mengeklaim dirinya sebagai penjaga ‘tatanan internasional berbasis aturan,’ tetapi rekam jejaknya menunjukkan adanya standar ganda yang mencolok.
Negara tersebut dengan gigih menegakkan aturan yang menguntungkan kepentingannya, tetapi menuntut pengecualian, mengubah ketentuan, atau bahkan mengabaikan sistem ketika aturan yang sama menjadi beban bagi kepentingannya.
Dengan melumpuhkan mekanisme penyelesaian sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sembari menuduh pihak lain melakukan pelanggaran perdagangan, serta dengan memberlakukan tarif sepihak dan sanksi ekstrateritorial di luar kerangka kerja multilateral, Washington telah berulang kali menunjukkan bahwa aturan diterapkan secara selektif, bukan secara universal.
Tatanan dunia tidak akan dapat bertahan jika negara-negara kuat merasa memiliki hak untuk membengkokkan atau mengabaikan aturan sesuka hati. Kredibilitas suatu sistem tidak bergantung pada pengaruh anggota terkuatnya, melainkan pada penerapan prinsip-prinsipnya secara tidak memihak bagi semua pihak.
Peraturan hanya memiliki makna jika ditegakkan dengan adil. Ketika pengecualian menjadi hak istimewa bagi aktor-aktor hegemonik, kerangka kerja tersebut berhenti berfungsi sebagai tatanan berbasis aturan, melainkan kembali menjadi sistem yang ditentukan oleh kekuatan semata.
Laporan: Redaksi
Bagikan

Komentar
Berita Terkait

Jutaan warga Kanada gunakan hak pilih dalam pemilu di tengah ancaman baru Trump
Indonesia
•
29 Apr 2025

Rusia: Dinas intelijen dan perusahaan farmasi AS terlibat dalam penelitian biologi militer di Ukraina
Indonesia
•
26 Dec 2022

Rusia larang masuk 31 warga Selandia Baru
Indonesia
•
20 Jan 2023

PM Belgia mundur dari jabatannya usai pemilu
Indonesia
•
11 Jun 2024


Berita Terbaru

Xi undang 100.000 pemuda AS ke China dalam 5 tahun, panda juga segera tiba di Atlanta
Indonesia
•
25 Sep 2026

Puluhan delegasi pilih ‘walk out’ saat Netanyahu pidato di Sidang Majelis Umum PBB
Indonesia
•
25 Sep 2026

Telaah – Dari persaingan ke kerja sama, Xi dorong China-AS temukan cara hidup berdampingan
Indonesia
•
26 Sep 2026

Jumlah pengungsi Yaman tembus 129.438 orang, ribuan menyeberang ke Djibouti
Indonesia
•
23 Sep 2026
